Pengadaan Lahan Floodway Cisangkuy Berpotensi Rugikan Warga

Kuasa Hukum, Sakaria Tobing, SH (akuratnews.com)

Bandung, akuratnews.com - Yapin Saputra dan Nansi Saputra lakukan gugatan di Pengadilan Negeri Bale Bandung, karena merasa ganti rugi atas lahannya yang digunakan untuk Floodway Cisangkuy tidak sesuai.

Didampingi Sakaria Tobing dari Kantor Advokat Sakaria Tobing, SH & Rekan keduanya mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Keberatan terhadap Penetapan Konsinyasi No. 12/Pdt.Kons.2018/PN.Blb, dan turut tergugatnya yakni Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Gubernur Jawa Barat cq Bupati Kabupaten Bandung cq Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Floodway Cisangkuy, serta KJPP Firman Azis dan Rekan.

"Ganti rugi yang ditawarkan kepada klien saya merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan tidak mencerminkan kehidupan yang layak dan adil," ujar Sakaria kepada akuratnews.com, Rabu (09/10/19).

Menurut Sakaria, ganti rugi yang ditawarkan berpotensi merugikan karena tanah dan bangunan aquo mempunyai nilai ekonomis bagi kelangsungan hidup dan perekenomian klien dan keluarganya.

"Ditanah itu ada bangunan milik Yapis Saputra, itu pabrik dan mengantongi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang diperuntukkan untuk industri," paparnya.

Dalam proses negosiasi, Kata Sakaria, kliennya tidak pernah dilibatkan, hingga akhirnya saat diberikan tawaran kliennya sempat mengirimkan surat keberatan pada 07 Oktober 2017 dan 15 Desember 2018 namun tidak pernah ditanggapi.

"Dalam penawaran, negosiasi maupun penilaian terhadap tanah dan bangunan aquo, klien saya tidak pernah dilibatkan, dibuktikan tidak adanya tanda tangan berita acara yang disetujui oleh Para Penggugat atas penilaian atau inventarisasi tanah, bangunan, tanaman dan hal-hal yang ada didalam tanah dan bangunan aquo milik Para Penggugat, berita acara No. 6/lamp.VIA Cisangkuy/2017 dan No. 6/lamp.VIB Cisangkuy/2017 tertanggal 02 Oktober 2017," ungkapnya.

"Sementara surat keberatan juga tidak pernah ditanggapi dan itu jelas sudah melanggar peraturan perundang-undangan
yang berlaku, sehingga menimbulkan kerugian yang besar," tambahnya menegaskan.

Hal tersebut dikuatkan oleh Yapin Saputra yang mengatakan bahwa tidak ada pemberitahuan kepadanya dalam proses penawaran atau negosiasi.

"Ada pemberitahuan melalui sekdes tapi secara lisan dan diberitahu setelah mereka melakukan penghitungan," ungkapnya.

Dia mencontohkan, saat bergulir di Mahkamah Agung, warga diminta masukkan gugatan dalam waktu 14 hari, namun akhirnya warga telat .

"Jadi kemungkinan celah mereka memang mereka diam-diam masukkan ke pengadilan supaya kadaluarsa, makanya mereka ga pernah kasih kabar ke kita, setelah ditanya-tanya baru mereka jawab," tandasnya.

Penulis: Hengki. L
Editor:Redaksi

Baca Juga