Pengadilan Perintahkan Gerindra Tetapkan Mulan Cs Jadi Anggota Legislatif, Begini Penjelasannya

Konferensi pers dan diskusi dengan Partai Gerindra, kiri ke kanan, Muhammad Mulyadi saksi Ahli Tata Negara, Ricky Tamba selaku Moderator, Hendarsam Maraniako mewakili Gerindra dan Bob Hasan advokat dan aktivis bidang Hukum. (foto Hugeng Widodo/Akuratnews.com)

Jakarta, Akuratnews.com - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mengabulkan gugatan Mulan Jamela Cs, menjadi polemik di Internal partai Gerindra. Polemik itu kemudian meluas dan jadi santapan politik, terutama pemberitaan di media yang dinilai oleh Gerindra, cenderung memberitakan banyak pihak yang belum mengerti perkara sebenarnya.

Lantas apa sebenarnya yang terjadi sehingga Gerindra tak punya pilihan dan wajib mengikuti putusan pengadilan untuk mengangkat Mulan Jameela Cs menjadi Anggota Legislatif?

Dalam konferensi pers-nya, Hendarsam Maraniako, mewakili partai Gerindra mengatakan, dari DPP Partai Gerindra merasa perlu untuk menjelaskan duduk perkara, sehingga dapat meluruskan pemberitaan yang cenderung subjektif atau menyudutkan Gerindra untuk melaksanakan putusan Pengadilan, menetapkan Mulan Jameela Cs menjadi anggota legislatif partai Gerindra.

"Bahwa ini hanya persoalan hukum biasa, partai Gerindra hanya melaksanakan putusan pengadilan," ujar Hendarsam Maraniako saat konferensi pers dan diskusi dengan Partai Gerindra di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2019).

Menurut Hendarsam, Mulan Cs sebelumnya telah mengajukan permohonan ke Mahkamah Partai Gerindra sebelum perkara ini diajukan dan kemudian diputuskan di Pengadilan. Mahkamah Partai kemudian merekomendasikan bahwa perkara gugatan Mulan Cs harus dibawa ke pengadilan negeri untuk ditetapkan hukumnya, apakah permohonan Mulan Cs bisa dikabulkan atau tidak.

Hendarsam kemudian memaparkan kronologis awal munculnya gugatan Mulan cs. Menurut dia, Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra telah digugat dalam perkara sengketa partai politik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 520/Pdt.Sus.Parpol/PN.Jkt.Sel.

Gugatan diajukan oleh:

1. Nuraina (Caleg DPRD DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta 7),

2. Pontjo Prayogo SP ( Caleg DPRD Kota Tangerang Daerah Pemilihan 1),

3. R Wulansari alias Mulan Jameela (Caleg DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat XI),

4. Adnani Taufiq (Caleg DPRD DKI Jakarta Daerah Pemilihan IV).

5. Adam Muhamad (Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan II)
Siti Jamaliah (Caleg DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Uara !),

7. Sugiono (Caleg DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah I),

8. Katherine A Oe (Caleg DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I),

9. Dr Irene (Caleg DPR RI Daerah Pemilihan Papua).

"Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut merupakan kelanjutan dari perkara di Majelis Kehormatan Partai Gerindra yang intinya Para Penggugat meminta agar merekalah yang ditetapkan sebagai anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kota terpilih dari masing-masing Daerah Pemilihan." terang Hendarsam.

Dijelaskan, alasan diajukan pengaduan ke Majelis Kehormatan Partai Gerindra adalah karena calon peraih suara di atas Para Penggugat telah melakukan pelanggaran Kode Etik Partai Gerindra dan karena Dewan Pembina dan DPP seharusnya menggunakan hak untuk menetapkan Para Penggugat sebagai Anggota DPR/DPRD
Provinsi/DPRD Kota terpilih terkait dengan pengabdian Para Penggugat selama ini.

Kemudian, pada tanggal 26 Agustus 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan perkara Nomor 520/Pdt.Sus/PNJkt. Sel dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Para Tergugat berhak untuk menetapkan Para Penggugat sebagai anggota legislatif dari Partai Gerindra;

3. Menyatakan Para Tergugat berhak untuk melakukan langkah administrasi internal yg dianggap perlu oleh Para Tergugat guna memastikan penetapan Para Penggugat sebagai sebagai anggota legisłatif dari Partai Gerindra;

4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;

5. Memerintahkan Para Tergugat untuk melaksanakan putusan ini secara serta merta;

6. Menghukum Tergugat 1, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, sebesar Rp.700.000,

Dalam hal putusan ini, Gerindra menegaskan, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain, Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.

"Dengan demikian Dewan Pembina dan DPP Partai Gerindra selaku Tergugat tidak dapat
mengajukan banding, sebaliknya justru harus segera melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus. Parpol/PNJk.Sel tersebut." kata Hendarsam.

Diterangkan, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomer 520/PdtSus.Parpol/PNJkiSel tanggal 26 Agustus 2019, maka KPU selaku Turut Tergugat wajib untuk tunduk dan patuh pada putusan tersebut.

"DPP Partai Gerindra dalam hal ini hanya melaksanakan hal-hal yang telah diputuskan oleh Pengadilan." tandasnya.

Sementara itu aktivis di bidang hukum, Bob Hasan, yang juga Ketua Umum ARUN membantah adanya rumor yang mengatakan bahwa putusan pengadilan telah melanggar perundang-undangan lainnya. Bob mengatakan, bahwa putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan sudah mengandung executoir, dimana partai Gerindra dan para tergugat, berhak dan wajib melaksanakan putusan tersebut.

"Putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan tentunya sudah dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan, sehingga putusan tersebut sudah sesuai dengan perundang-undangan," kata Bob Hasan.

"Secara hukum acara ini adalah formal, setiap caleg punya hak yang sama untuk melakukan gugatan," terangnya.

Menurut dia, dibatas Mahkamah Partai, yakni AD/ART, bahwa yang memutuskan Wulan sebagai Anggota legislatif adalah putusan pengadilan. "Apapaun putusan pengadilan, itu harus dijalankan partai Gerindra karena ini adalah bagian dari rules of the game." tandasnya. (*)

Penulis:
Editor: Ahmad Ahyar

Baca Juga