Pengamat Kebijakan Publik Ini Sebut Ada Dugaan Pelanggaran Tata Kelola BUMD di Ancol

AKURATNEWS - Dugaan adanya persengkongkolan PT. Pembangunan Jaya Ancol (PJA Ancol) dengan PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) yang berindikasi pada kerugian negara kembali mengemuka.

Seperti diungkapkan pengamat kebijakan publik, Rully Amirulloh, diduga terjadi pelanggaran dalam Tata Kelola Perusahaan BUMD dan penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh Ancol kepada PT WAIP terkait permasalahan pengalihan kerjasama pembangunan, pengalihan, dan pengoperasian sebagian bangunan Music Stadium pada Ancol Beach City.

Dikatakannya, sejak 2020, Ombudsman menemukan Ancol melakukan pembiaran terhadap pelanggaran PT WAIP.

"Kami mendesak pimpinan Ombudsman beserta pihak berwenang lainnya untuk memberikan atensi khusus demi menyelamatkan aset daerah," ujarnya di Jakarta, baru-baru ini.

Lanjut Rully, dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman yang diterbitkan pada 20 Mei 2020, disebutkan jika:

1. PT WAIP tidak melaksanakan kewajibannya tepat waktu untuk membayar PBB, denda PPN, minimum payment plus dendanya, walaupun Ancol sudah melakukan penagihan kepada WAIP dari periode 2014-2019, terhitung tidak kurang dari Rp10 miliar hutang WAIP belum dibayarkan kepada Ancol.

2. Ancol mengakui bahwa dalam kurun waktu 2011-2012, WAIP melakukan wanprestasi dengan melakukan kerjasama kepada pihak lain dalam jangka panjang tanpa sepengetahuan Ancol, padahal pembangunan Music Stadium (MS) belum selesai seluruhnya dan belum ada Berita Acara Serah Terima Gedung dari WAIP kepada Ancol.

Ancol sendiri sudah menyampaikan penjelasan kepada Ombudsman bahwa pihaknya akan menghentikan kerjasama dengan WAIP setelah dilakukannya eksekusi dari Pengadilan Negeri terhadap objek bangunan Ancol Beach City (ABC) berdasarkan arahan dari Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada 2015.

Rully juga menyebut, Ombudsman telah melakukan Monitoring LAHP dengan hasil di antaranya:

1. Pada 22 Juli 2020 telah dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap objek bangunan ABC, namun Ancol masih juga belum mengakhiri kerjasama dengan WAIP.

2. Pada 16 Juli 2020 melalui Berita Acara Monitoring Pelaksanaan LAHP Ombudsman, Ancol kembali mencari-cari alasan (tidak sesuai dengan poin a di atas) dengan menyampaikan bahwa Ancol tidak dapat serta-merta mengambil alih Music Stadium pada Ancol Beach City dan melakukan pemutusan hubungan kerjasama dengan PT. WAIP sebelum adanya putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung mengenai permasalahan antara PT. MEIS dengan PT. WAIP, mengingat segala resiko dan konsekuensi yang akan berdampak ke Ancol”.

3. Secara diam-diam, Ancol kembali membuat Nota Kesepahaman dengan WAIP pada tanggal 7 Mei 2021 dan berakhir 7 Januari 2022 yang dilakukan oleh para direksi lama untuk memberikan kompensasi hingga mencapai Rp250 miliar.

Beruntung sekitar Oktober 2021 ada pergantian tiga direksi, sehingga direksi baru tersebut menolak pemberian kompensasi kepada WAIP yang nilainya mencapai ratusan milliar.

4. Ancol melalui tiga direksi baru itu berusaha meminta pendapat kepada beberapa lembaga yaitu BPK, BPKP, Kejati, Kejagung terhadap permasalahan kerjasama pembangunan, pengalihan, pengoperasian Music Stadium pada Ancol Beach City dari WAIP.

Dari beberapa pendapat Lembaga Negara tersebut, mayoritas merekomendasikan melakukan penghentian kerja sama dengan PT. WAIP.

"Publik berharap, tiga direksi baru terus berani melawan rencana yang dilakukan direksi lama sehingga uang rakyat dapat diselamatkan dan layanan publik tidak terganggu," ujar Rully.

Dilanjutkannya, Ombudsman juga sdh menyampaikan permasalahan ini kepada BPBUMD, Inspektorat Pemprov DKI Jakarta hingga Gubernur DKI Jakarta agar layanan publik di Ancol khususnya Gedung ABC dapat bermanfaat buat publik.

"Caranya dengan 'memaksa' Ancol menghentikan kerjasama dengan WAIP agar terciptanya Good Governance," pungkasnya.

Penulis: Rianz
Editor: Redaksi

Baca Juga