Pengelolaan SPAM, Swasta Dapat Bekerjasama Dalam Penyelenggaraannya

Pemerintah yang diwakili oleh beberapa kementerian seperti Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup, ESDM, Kemendagri, Hukum dan HAM, melakukan rapat pleno dalam keputusan terkait RUU SDA, yang dinilai cukup alot dalam penyelenggaraannya, terutama terkait pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM).

Jakarta, Akuratnews.com - Setelah berjalan cukup alot akhirnya Rancangan Undang Undang Sumber Daya Air (UU SDA) 'Ketok Palu' dalam rapat pleno yang selanjutnya akan disodorkan di Paripurna untuk disahkan sebagai undang-undang.

Terkait dengan pasal krusial di pasal 51, SPAM menjadi tanggung jawab negara sesuai dengan pasal 33 UUD dan putusan MK, dimana pada pasal 33 ayat (3) menyebutkan, Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, tidak menutup kemungkinan dalam penyelenggaraannya nanti di lapangan pihak swasta dapat turut ambil bagian bekerjasama dengan pemerintah, dalam hal ini BUMN, BUMD dan BUMDES.

"Kalau PDAM izinnya ada di BUMN, BUMD dan BUMDES. Penyelenggaraannya tentang pendanaan untuk prasarana bisa bekerjasama dengan pihak swasta, tetapi isi pengelolaannya dilakukan oleh negara," terang Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, kepada awak media dalam rapat pleno RUU SDA, di Gedung DPR RI, (26/8).

Lebih jauh Menteri PUPR, menjelaskan anggaran yang cukup besar dalam penyediaan sarana dan prasarana yang diperkirakan mencapai tiga ratus triliun rupiah, keberadaan swasta turut diikut sertakan dengan syarat-syarat yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah nantinya.

"Makanya ada peran swasta di situ untuk prasarana dengan pengelolaan operasinya dengan BUMN, BUMD dan BUMDES. Pemilikan tetap dikuasi oleh negara, ini seperti tol ada aturan sendiri untuk KPBU-nya," tegasnya.

KPBU merupakan aturan kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum, dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha.

Terkait kesiapan pemerintah dalam aturan PP, menteri menjelaskan bahwasannya untuk PP, pemerintah telah menyiapkan dengan mempergunakan PP yang sebelumnya.

"PP-nya sudah ada. Tetapi memang kita harus menyesuaikan dengan Undang-Undang yang baru, tetapi tidak terlalu banyak berbeda," imbuhnya.

Bahkan dirinya mengakui, saat ditanyakan kebijakan pengelolaan SPAM apakah bisa direalisasikan tahun depan di 2020, dirinya menjawab seharusnya bisa dilaksanakan.

"Harusnya bisa dilaksanakan.Kita pakai PP yang sekarang, bisa langsung direalisasikan karena PP yang ada juga sudah mengacu kepada undang-undang ini," tegasnya.

Penulis:

Baca Juga