Pengelolaan Utang Pemerintah Dinilai Sudah Sangat Mengkhawatirkan

Jakarta, Akuratnews.com - Pengelolaan utang pemerintah dinilai sudah sangat mengkhawatirkan lantaran penggunaannya tidak tepat sasaran dan tidak berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

Analis Ekonomi Politik, Kusfiardi mengatakan utang yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 4 tahun usia pemerintahannya, pengalokasiannya lebih banyak untuk membayar utang.

Sehingga tidak mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional yang relatif stagnan dan penerimaan negara juga kurang menggembirakan.

"Dalil pemerintah bahwa rasio utang terhadap PDB masih aman, itu menyesatkan publik. Sehingga masih terus melakukan utang baru dan membengkak hingga pada tahap yang sudah membebani APBN. Pernyataan pentingnya, apakah kesejahteraan rakyat meningkat, kan tidak ada dampaknya ke rakyat. Kondisi ini harus segera dikoreksi dan diakhiri," katanya.

Kusfiardi mengatakan hal itu saat berbicara dalam Diskusi Rabu Biru bertemakan 'Kemelut Hutang di Negeri Gemah Ripah Loh Jinawi' di Media Center Prabowo-Sandi, Rabu (30/1).

Dia mengungkap selama masa pemerintahan Jokowi, jumlah utang pemerintah bertambah sebesar Rp1.062 Triliun.

Sampai akhir 2018, realisasi total utang pemerintah mencapai Rp4.418,3 triliun. Rinciannya, berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) Rp3.612,69 triliun dan pinjaman Rp805,62 triliun.

Dari penerbitan SBN, secara total penjualan obligasi dalam denominasi rupiah mencapai Rp2.601,63 triliun dan valuta asing Rp1.011,05 triliun.

Untuk pinjaman, yang berasal dari luar negeri mencapai Rp799,04 triliun dan dalam negeri Rp6,57 triliun. Utang pemerintah yang meroket berdampak pula pada pembayaran bunga utang yang ikut meroket.

"Yang menjadi fokus perhatian kita, utang-utang pemerintah itu disalurkan ke mana saja dan apa manfaat yang didapatkan rakyat. Tidak pernah ada rinciannya yang dibuka ke publik. Pemerintah katakan 20% dialokasikan untuk sektor pendidikan, tapi faktanya angka buta huruf tetap tinggi. Terus angkatan kerja masih didominasi oleh lulusan SMA, yang efeknya kepada penerimaan negara sangat minim," ujarnya.

Menurut dia, seharusnya membengkaknya utang pemerintah harus memiliki efek positif kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya penerimaan negara dan makin sejahteranya rakyat.

"Tetapi semua itu tidak kita dapatkan. Berarti pemerintah sudah salah urus utang yang sangat serius".

Dalam diskusi tersebut, mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier mengatakan utang pemerintah yang menumpuk tersebut, tidak memberikan efek positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang stagnan dalam 4 tahun terakhir ini di kisaran 5%. Kesejahteraan rakyat juga tidak meningkat.

"Itu terjadi karena penggunaan utang yang tidak efektif. Utang tidak digelontorkan ke proyek-proyek pembangunan, digunakan untuk mendanai pengeluaran yang sifatnya rutin dan tidak layak didanai oleh pinjaman. Situasinya sudah sangat memprihatinkan," katanya.

Pembicara lain, anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Ramson Siagian menyebut manajemen hutang pemerintahan Jokowi salah urus.

"Utang-utang negara ini salah urus, tidak masuk ke dalam APBN," tandas Ramson.

Ia juga menyinggung soal tax ratio di era pemerintahan Jokowi saat ini yang diklaim meningkat.

"Harap diingat, kenaikan tax ratio tidak sejajar dengan rate pajak. Pemerintah harus bikin suasana dunia bisnis kondusif," tandas Ramson. (Red)

Penulis:

Baca Juga