Penggunaan E-Voting Dalam Pemilukada dinilai Menggangu Proses Seleksi KPU dan Bawaslu

Jakarta, Akuratnews.com - Sikap DPR RI yang menanyakan komitmen calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) dalam mensuksekan rencana penerapan pemilihan berbasis elektronik  (e- voting) di Pemilihan Umum ( Pemilu) 2019.

Presedium Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia ( KIPP) Indonesia, Kaka Suminta, mengatakan, jika mengacu kepada Pasal 22 UUD 1945 terkait “kemandirian” penyelenggara pemilu, pernyataan Lukman Edy Komisi II DPR terkait komitmen calon anggota KPU dalam penggunaan e-voting dalam pemilu dan pilkada dinilai menggangu proses seleksi KPU dan Bawaslu .

"Saat ini masih berlangsung proses seleksi KPU dan Bawaslu yang diharapkan melahirkan komisioner KPU dan Bawaslu yan profesional, mandiri dan independen," kata Kaka dalam keterangan tertulisan yang diterima Akuratnews.com, Senin (6/02/17).

Menyikapi proses seleksi KPU daorawaslu yang masih menyisakan permasalahan terutama matematika angka 36 calon anggota KPU dan 22 calon anggota Bawaslu yang mengikuti agenda test wawancara.

Maka dengan ini KIPP memandang bahwa pernyataan Lukman Edy sebagaimana tersebut diatas selain mengganggu proses seleksi KPU dan Bawaslu. Lukman Edy terkesan menggiring pada format penyelenggaraan pemilu yang belum memiliki payung hukum.

Selain itu, permasalahan dalam pelaksanaan pemilu dan pemilukada masih banyak yang dipikirkan dan dicari jalan keluar. Seperti masalah penyelenggara pemilu dan prosesnya, masalah daftar pemilih, tahapan pemilu dan pemilu kada, politik uang, keterlibatan masyarakat dan pemantau yang tidak dapat diselesaikan dengan e-voting.

Dia menilai, dengan menggiring penggunaan e-voting dan ketidaksiapan berbagai perangkat pendukung lainnya akan semakin menimbulkan banyak permasalahan ," Seperti soal kepercayaan kepada siapa yang berada dibalik pengelolaan e-voting dan perangkat pendukungnya, kehandalan sistem keamanan jaringan dan masalah teknis lainnya," jelasnya.

Bila mengingat kejadian terakhir di Amerika Serikat dan berbagai negara terkait kejahatan internet internasional.

"Maka, penggunaan e-voting akan membuka ruang bagi kejahatan antar negara yang bisa merusak pemilu dan demokrasi di indonesia." ujarnya.

Dia menyebutkan, penggunaan e-voting sebagaimana dinyatakan diatas tidak memperhatikan keberagaman penerimaan dan pelaksanaan e-voting di indonesia.

Sebagai catatan terakhir, KIPP Indonesia melihat adanya “Permainan Tender” dalam keharusan e-voting juga mengharuskan semua calon anggota KPU dan Bawaslu menerima syarat “Konsultasi yang mengikat” dan “Komisioner Pendukung E-Voting”. Ingat, Anggota DPR sebagai hasil pemilu tidak boleh mengintimidasi Penyelenggara Pemilu.

Seperti diketahui , DPR menganggap ,kesanggupan mereka penting untuk dipastikan guna mensukseskan program pemilihan berbasis teknologi di Indonesia.

"Dalam rekrutmen KPU-Bawaslu  kami akan tekankan tersebut, sanggup tidak mereka menyerap teknologi dalam rangka untuk mengantisipasi persoalan pemilu ," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy di Jakarta, Senin ( 23/01/17).

Menurut Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu tersebut, menjelaskan bahwa selama ini persoalan yang masih muncul dari rencana pelaksanaan  e- voting adalah ketidaksiapan penyelenggara saat diminta menjalankannya .Padahal e- voting disebut sebagai satu solusi penyelesaian persoalan pemilu.

"Saat ini yang belum siap penyelenggara pemilu.Padahal dari segi teknologi, BPPT telah menyatakan sanggup, dari sisi sosiologi masyarakat sudah dibuktika  dengan 560 lebih pilkades yang berhasil 98 persen," ucapnya.

Sementara itu, saat ini proses rekrutmen calon anggota KPU-Bawaslu telah memasuki proses wawancra .terdapat 38 calon anggota KPU dan 28 calon anggota Bawaslu yang sebelumnya sudah lolos proses adminitasi dan tertulis.

Selain itu, ada 14 yang akan dipilih menjadi anggota KPU dan 10 anggota Bawaslu yang akan diserahkan kepada presiden untuk selanjutnya dibawa ke DPR untuk menjalani proses fit and proper test. (Agus)

Penulis:

Baca Juga