Penghentian Layanan Lapas di Tangerang jadi Polemik, Begini Respon Kris Budihardjo

Ketua Umum RKIH, Kris Budihardjo didampingi Ketua Biidadari Jokowi Linda Kartika Dewi (Kanan) dan Caleg DPRD DKI Jakarta dari PKB, Resi Krisnadianto. (Foto dok. Akuratnews.com).

Jakarta, Akuratnews.com - Dihentikannya layanan publik ke Lembaga Pemasyarakatan yang berada di wilayah Kota Tangerang dan perkantoran di bawah Kementerian Hukum dan HAM oleh Walikota Tangerang sangat mengejutkan. Alasan yang disampaikan oleh Walikota Tangerang dinilai tidak tepat karena ketersinggungan atas ucapan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan buruknya layanan publik di Tangerang atas terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Politeknik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM di Kota Tangerang.

Lahan Negara yang dikelola Kemenkumham (diduga) memang amburadul pengelolaannya, banyak berdiri bangunan swasta, mall, perumahan, dan lain-lain yang tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kemenkumham dan telah berlangsung lama.

Demikian disampaikan Ketua Umum Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH), Kris Budihardjo dalam keterangan pers-nya kepada redaksi Akuratnews.com, Rabu (17/7/2019).

Kris berpendapat bahwa sangat aneh aset-aset tersebut tak terdata dengan baik padahal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bagi Kementerian Hukum dan HAM .

Menurut dia, perihal pembangunan Politeknik BPSDM Hukum dan HAM sangat tidak mungkin dapat diberikan IMB karena daerah yang dibangun oleh Kemenkumham tersebut dalam tata ruang Kota Tangerang ditetapkan sebagai kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada tahun 2012 tanpa ada komplain atau keluhan dari Kementerian Hukum dan HAM.

"Cerita panjang atas tanah Negara yang diperuntukan bagi Kemenkumham tersebut tidak terkelola dengan baik oleh Kementerian bahkan cenderung ada potensi penyalahgunaan." Ujar Kris.

Kris menuturkan, pemerintah Kota Tangerang juga telah membangun berbagai fasilitas di lahan Negara yg pengelolaannya dilakukan oleh Kemenkumham.

"Apakah memfasilitasi pembangunan dan pelayanan publik pada lahan aset Kemenkumham tersebut tidak menyalahi hukum?" Ujar Kris.

Kendati demikian, menurut Ketum RKIH ini, keputusan Walikota Tangerang menghentikan pelayanan publik pada kantor-kantor Kemenkumham di Kota Tangerang dinilainya sangatlah tidak tepat karena kantor-kantor tersebut juga untuk melayani kepentingan masyarakat Kota Tangerang.

Kris-pun berharap hendaknya Walikota Tangerang tidak kekanak-kanakan dengan menghentikan pelayanan publik dengan alasan gamang takut dianggap melanggar hukum bila melayani aset Kementerian Hukum dan HAM.

Kris berpendapat, Menteri Hukum dan HAM juga harus menyadari bahwa membangun di lahan yang dianggap miliknya juga perlu izin dari Pemerintah Daerah dan membangun gedung pemerintah sekalipun diperlukan aturan seperti diterbitkannya IMB.

"Menteri juga tidak begitu saja menerima laporan anak buahnya serta segera membentuk team penelusuran aset-aset Kemenkumham di KotaTangerang, di Provinsi Banten serta daerah-daerah lainnya." Tandas Kris Budihardjo.

Penulis: Atta
Editor:Hugeng Widodo

Baca Juga