Pengisian Jabatan ASN Jelang Pilkada, Jangan Dikaitkan Poltik

Semarang, Akuratnews.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menahan diri dan tidak terlibat dalam kontestasi Pilkada Serentak. Netralitas ASN, menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah sangat penting, sehingga tidak boleh terlibat politik.

Hal itu disampaikan Ganjar usai pengarahan di acara Sosialisasi Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi menjelang Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Monitoring Evaluasi Penggunaan Aplikasi SIJAPTI se Kabupaten dan Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Senin (9/11/2020).

“Kita mau sosialisasi bagaimana mengisi jabatan-jabatan yang kosong, promosi, mutasi, jelang Pilkada lagi. Nah biasanya di dalam prakteknya seringkali menjelang pilkada kan diganti-ganti,” kata Ganjar.

Terkait pergantian, kata Ganjar, ada aturan dan pedoman yang mesti diperhatikan. Namun pihaknya meminta pada pelaksanaannya nanti hal itu dilakukan secara sesuai terlepas dari pilihan politik.

“Kalau mau dipaksa-paksa ya jangan, biarkan ASN itu betul-betul bisa melakukan tugasnya dengan nyaman, dengan tenang. Tidak dibatasi oleh politik kalau mau pilkada,” ujar Ganjar.

Terlepas dari hal itu, Ganjar juga meminta agar ASN tahu diri. Dalam artian, tidak lantas melakukan manuver dengan mendekati blok-blok yang terlibat langsung pada Pilkada dengan tujuan tertentu.

“Semua juga mesti tahu diri. ASN-nya sendiri, tidak juga merapat-rapatkan diri kepada blok-blok itu. Kalau itu yang terjadi biasanya kesemrawutan akan mulai muncul,” kata Ganjar.

Ganjar kembali menegaskan, soal pentingnya netralitas ASN. Terutama di daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada serentak. Diharapkan kontestasi politik ini tidak sampai mengganggu pelayanan publik.

“Menjaga netralitas itu penting. Sehingga layanan yang ada dipublik tidak terganggu, masyarakat terlayani dengan baik pilkada berjalan lancar,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng, Fajar SAKA, menyebut hingga hari ini sudah ada 24 pelanggaran ASN yang ditemukan pihaknya. Setidaknya ada 86 ASN yang telah direkomendasikan untuk disanksi ke Komisi ASN.

“Sebagian besar sudah ditangani. Harapan kami bisa berkurang dan sosialisasi ini bisa mewujudkan hasilnya dan tidak banyak lagi ASN yang melakukan pelanggaran,” ucap Fajar.

Penulis: Suparman

Baca Juga