oleh

Penguasa Intervensi Izin Proyek Meikarta?

Jakarta, Akuratnews.com – Pengurusan izin proyek serta kontroversi rencana awal pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi diduga dikotori aksi penyuapan. Gencarnya publikasi dan promosi rumah hunian idaman Meikarta berujung ditetapkannya Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin sebagai tersangka oleh KPK.

Ketua Presidium Persatuan Pergerakan Andrianto SIP mempertanyakan alasan peletakan batu pertama pembangunan (toping off) sementara izin belum keluar.

“Jelas apa yang terjadi pada proyek Meikarta tidak saja bermasalah di pelaksanaan aturan namun sangat dimungkinkan adanya intervensi kekuasaan yang kemudian melanggar aturan. Ini jelas tidak mendidik dan sangat merugikan konsumen dan publik,” ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (17/10/2018).

Menurutnya, KPK harus bertindak adil dalam masalah Meikarta dan tidak berhenti pada ditersangkakannya Bupati Kabupaten Bekasi serta staff Lippo. Andri menuturkan KPK juga harus berani mengusut Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan pemilik LIPPO group James Riady.

Hal tersebut lantaran Luhut menjadi yang meresmikan groundbreaking serta menyatakan bahwa izin Meikarta tidak bermasalah. “Fakta ijin sekarang bermasalah. Kemudian Lippo dalam aktivitasnya sering merasa sok kuasa, terbukti salah satunya muncul masalah di Meikarta. Dulu pernah terjadi kasus suap dengan KPPU, sekarang terjadi lagi. Artinya sudah sistemik yang dilakukan Lippo” tukas Andri.

Dirinya lantas mengingatkan KPK untuk tidak lemah. “Jangan karena James Riady dekat dengan Presiden lalu KPK sungkan mengusut James pemilik Lippo group. Cara-cara Lippo harus diganjar sebagai bentuk kejahatan korporasi,” pungkas Andri.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif pada Senin (15/10/2018) mengatakan status penanganan perkara telah ditingkatkan ke penyidikan dengan sembilan orang sebagai tersangka dari kedua pihak yakni aparat sipil negara dan Lippo Group.

KPK menjerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP kepada pihak pemberi suap.

Sementara penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. (Red)

Komentar

News Feed