Dinilai Petik Hasil dan Memberatkan

Pengusaha Minta Pemkab Sinjai Kaji Ulang Ranperda Sarang Walet

Pengusaha Sarang Burung Walet, Sahabuddin (topi merah) di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. /Ashari/AKURATNEWS.

AKURATNEWS - Pengusaha sarang burung walet di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan meminta Pemerintah Kabupaten Sinjai mengkaji ulang Rancangan Perda (Ranperda) Pajak Sarang Burung Walet.

Rencana tersebut dinilai memberatkan para pengusaha. Sebab pendapatan sarang burung walet tidak menentu.

"Teman-teman nilai rencana Pemkab terapkan pajak berat, karena tidak semua pengusaha memiliki pendapatan yang banyak," kata Sahabuddin, pengusaha burung walet di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kecamatan Sinjai Utara, Jumat (17/12/2021).

Ia menilai memberatkan pengusaha karena usaha yang digeluti itu tidak langsung mengembalikan modal, melainkan butuh waktu yang lama untuk dapat mengembalikan modal investasi.

Dan diketahui bahwa membangun gedung sarang walet menghabiskan uang paling sedikit puluhan juta hingga ratusan juta rupiah.

Selain memberatkan atas rencana tersebut, kata dia, Pemkab Sinjai juga dinilai memiliki kelemahan dalam menarik pajak ke pengusaha. Sebab mereka hanya meminta para pengusaha jujur melaporkan hasil penjualan mereka.

"Misalnya mereka pengusaha hanya diminta jujur laporkan hasil penjualan. Dari hasil penjualan itu harus diberikan 5 persen ke Pemkab. Tapi kalau kami tidak jujur laporkan, tentu Bapenda Pemkab kan tidak tahu," ungkapnya.

Atas kelemahan itu, Sahabuddin mewakili ratusan pengusaha walet lainnya di Sinjai meminta Bapenda Pemkab Sinjai untuk segera mengoreksi rencana Perda tersebut.

"Dari beberapa pengakuan pengusaha walet ke saya, mereka tidak setuju bila hasilnya yang dipungut pajak, sebab selama ini Pemkab tidak pernah turun membina maupun mendampingi apa kendala yang dihadapi, terlebih kepada solusi jika ada permainan harga dari tengkulak. Petik hasil saja," jelasnya.

Pengusaha Walet Tawarkan Solusi Pendapatan

Sahabuddin bersama pengusaha walet lainnya di Sinjai menyarankan Bapenda Sinjai untuk tidak mengenakan pajak dari hasil penjualan sarang walet.

Tetapi mereka meminta untuk memungut pajak dari bangunan burung walet.

"Jadi Pemkab tarik pajak izin mendirikan gedung walet saja, kalau hasilnya dipajak kan repot dan beratkan kami. Seperti Perda yang telah diterapkan di Kota Palopo," kata Sahabuddin.

Mereka pengusaha mendukung Pemkab Sinjai untuk menerapkan pajak sepanjang menjadi kesepakatan dari pengusaha.

Selain itu, para pengusaha walet juga meminta Pemkab Sinjai untuk menertibkan para tengkulak yang kerap memainkan harga.

Kepala Bapenda Sinjai Asdar Amal Darmawan menjelaskan bahwa saat ini sedang melakukan uji publik Ranperda Pajak Burung Walet tersebut.

"Sementara ini kita sedang lakukan uji publik. Belum kita terapkan karena masih akan dikonsultasikan ke Pemerintah Pusat nanti," katanya.

Jika rancangan Perda itu dinilai sudah layak, maka akan diterapkan di Kabupaten Sinjai.

"Penarikan pajak itu untuk menambah pendapatan Pemerintah Kabupaten Sinjai. Pajak ini akan digunakan membangun Kabupaten Sinjai," jelas Asdar

Diketahui, total gedung sarang walet di Sinjai sebanyak 260 unit yang telah didata oleh Bapenda Sinjai. ***

Penulis: Ashari

Baca Juga