Penjarakan Investor Asing, Hakim PN Jakut Dinilai Rusak Iklim Investasi

Jakarta,
Akuratnews.com -
Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Utara (PN Jakut) memvonis bersalah warga negara Tiongkok yang berinvestasi di
Indonesia sejak 2006, Yu Jing, dalam perkara penggelapan dan penyalahgunaan
jabatan. Pengusaha tambang itu dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena dinilai
terbukti melanggar Pasal 374 juncto 64 KUHP. Kuasa hukum Yu Jing seketika
banding menyikapi vonis majelis hakim pada 6 Maret 2019 itu.

Menurut salah satu penasihat hukum Yu Jing, Anton
Indradi, putusan hakim berbahaya, karena merusak iklim investasi di Indonesia.

"Keputusan bersalah majelis hakim menakutkan bagi
investor asing yang berinvestasi di Indonesia. Sebab merusak kepastian hukum
bagi investor di negara ini," ujar Anton di kantor pengacara Yan Apul dan
Rekan, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019).

Apalagi, imbuh dia, putusan hakim dinilai tak sesuai
koridor hukum. "Padahal di sisi lain pemerintahan Jokowi menggenjot
investasi dengan mempermudah perizinan dan kepastian hukum. Nah dalam kasus ini
justru investor asing malah mendapatkan sebaliknya, jangan dizalimi klien kami,"
tutur Anton.

Persoalan sendiri bermula dari laporan yang dibuat
pihak Agritrade Resources Limited (ARL) terhadap Yu Jing. Perusahaan asal
Singapura itu mempolisikan Yu Jing ke Bareskrim Polri dengan sangkaan
penggelapan dan penyalahgunaan jabatan sebagai Direktur Utama PT Merge Energy
Sources Development (MESD), anak usaha

Merge Mining Holding Limited (MMHL), perusahaan Yu Jing
yang sahamnya sebanyak 51 persen disepakati dibeli ARL senilai USD 153 juta.
Sebab, uang senilai USD 10,3 juta yang merupakan sebagian pembayaran pembelian
saham MMHL yang selanjutnya diperuntukkan MESD, dinilai disalahgunakan bukan
untuk perusahaan melainkan kepentingan pribadi.

"Dituduh menggunakan uang perusahaan untuk
kepentingan pribadi. Semua pembuktiannya berdasarkan asumsi. Bahkan pihak
penerima uang yang ditransfer tidak pernah diperiksa," jelas dia.

Jaksa, kata Anton, tidak pernah membuktikan dakwaan
jika uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi Yu Jing. Jaksa justru
menyerahkan pembuktian kepada pihak Yu Jing. Adapun pria uzur yang tengah
sakit-sakitan itu menjelaskan, jika uang dipakai untuk kepentingan operasional
perusahaan seperti membayar hutang, gaji dan rekrutmen tenaga kerja.

"Dari USD 10,3 juta, pihak ARL hanya mengklaim
memiliki bukti uang USD 1,84 juta yang digunakan untuk kepentingan pribadi.
Itupun mereka tidak bisa membuktikan. Mereka hanya meminta pembuktian terbalik,
Yu Jing yang menjelaskan. Sementara kondisi klien kami telah ditahan, seluruh
dokumen dan kantor telah dikuasai oleh mereka, lalu bagaimana membuktikannya?
Mereka saja enggak bisa membuktikan," papar Anton.

Penasihat hukum Yu Jing lainnya, Teguh Samudera,
mengatakan jaksa seharusnya membuktikan semua dakwaannya, bukan malah terdakwa.
Hal ini merupakan perintah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Baik putusan maupun pembuktian dakwaan, tidak sesuai
ketentuan hukum beracara. Jika memang Yu Jing dianggap melanggar perjanjian
terkait penggunaan uang, harusnya ditarik ke ranah perdata, ini malah dipotong,
dipaksa ditarik ke ranah pidana," jelas dia.

Anton mengungkapkan kasus ini telah dipantau pihak
Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Karenanya ia berharap di tingkat
banding nanti, hakim menangani perkara secara profesional dan memenuhi rasa
keadilan.

"Klien kami sampai bilang ketika pembelaan, 'Untuk
apa saya menggelapkan uang saya sendiri? Itu kan uang saya hasil jual saham
MMHL'," ucapnya.

Sebagai direktur utama, Yu Jing sendiri dipandang wajar
mengeluarkan uang perusahaan untuk operasional. Apabila dipermasalahkan, ada
forum pertanggungjawaban yang sesuai prosedur.

"Kalau memang ingin pertanggungjawaban, harusnya
di forum atau mekanisme yang sesuai seperti RUPS (rapat umum pemegang saham)
atau ketika laporan tahunan. Bukan baru beberapa bulan memiliki saham, karena
curiga langsung membuat laporan. Padahal ARL baru memenuhi kewajibannya
sebagian kecil dalam akuisisi saham MMHL, dari 153 juta mereka baru bayar USD
12 juta, dan karena kasus ini mereka jadi menguasai seluruh perusahaan dan anak
usaha termasuk PT MMI, PT MCM. Ini kan luar biasa," tandas Anton.

Jurnalis: Edi Suroso
Publisher : Fajar

Penulis:

Baca Juga