Pensiunan PTPN IV Sepakat Musyawarah

Para Pensiunan PTPN IV melakukan dengat pendapat dengan anggota DPRD SUmatera Utara. (HSP/AkuratNews)
Para Pensiunan PTPN IV melakukan dengat pendapat dengan anggota DPRD SUmatera Utara. (HSP/AkuratNews)

Medan, Akuratnews.com - Setelah melakukan dengar pendapat dengan anggota DPRD Sumatera Utara, para pensiunan PTPN IV sepakat mengambil jalan musyawarah.

Ada 134 orang yang tidak berhak menempati perumahan PTPN IV di Martubung, terdiri 99 orang keluarga Pensiunan dan 35 orang pihak ke-3. Pada dasarnya PTPN IV membuka ruang selama setahun kepada Karyawan Pensiunan sepanjang biaya pengosongan rumah dan hak lain belum diterima.

Hal tersebut disampaikan Kabag Hukum dan Pertanahan PTPN IV Jimmy LW Silalahi mewakili Direksi saat acara Rapat Dengar Pendapat Komisi D dan E DPRDSU dengan PTPN IV, PT PLN Wilayah Sumatera Utara, PT PLN Rayon Medan Labuhan dan Forum Komunikasi Pensiunan PTPN IV Martubung, di ruang rapat banggar DPRDSU, Selasa 21/8/2018.

Lebih lanjut Jimmy LW Silalahi menyampaikan dalam dengar pendapat tersebut bahwa sejak Juli 2015 hingga November 2017, PTPN IV setiap bulan membayar tagihan listrik +/- Rp125 juta dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2017 sebesar Rp 421juta.

Sementara dari Forum Komunikasi Pensiunan PTPN IV Amiruddin Panjaitan mengharapkan dari PTPN IV dan PT PLN untuk dapat menghidupkan kembali aliran listrik ke komplek perumahan martubung.

Hadir dalam acara dari Komisi D DPRD Sumut Sekretaris Sutrisno Pangaribuan, Anggota Indra Alamsyah, Syahmidun Saragih, Donald Lumbanbatu, Burhanuddin Siregar, Jubel Tambunan dan Leonard Surungan Samosir.

Dari Komisi E hadir Wakil Ketua Darmawansyah Sembiring dan juga hadir dari PT PLN Wilayah Sumatera Utara, PT PLN Rayon Medan Labuhan.

Dari PTPN IV Jimmy LW Silalahi Kabag Hukum dan Pertanahan PTPN IV, Kabag Umum Ali Musri, Kasubag Syahrul Aman Siregar, Rizky Alifi, Wendi Prima Rusandi, Staf Subag Syahbana Rangkuti, serta dari Forum Komunikasi Pensiunan PTPN sejumlah 57 orang.

Dari suasana dialog tampak cukup dinamis dan alot karena beberapa persyaratan untuk pengosongan rumah pensiunan ada diluar wewenang dari DPRD Sumut.

Dalam kesimpulannya Komisi D dan E DPRD Sumut menyatakan sesuai permintaan dari pensiunan bahwa sepakat permasalahan listrik akan dimusyawarahkan kembali dengan PTPN IV tanpa melibatkan Komisi D dan E DPRDSU tetapi perkembangannya tetap disampaikan kepada dewan.(HSP)

Penulis:

Baca Juga