Pentingnya Data Akurat di Tengah Pandemi Covid-19

Jakarta, Akuratnews.com - Menjadi tanda tanya besar terkait kebijakan bantuan sosial (bansos) di tengah pandemi corona (Covid-19) yang saat ini melanda tanah air. Dari sekian data yang ada, terlihat data yang dimiliki pemerintah jauh dari validitas yang seharusnya menjadi salah satu rujukan sebuah kebijakan yang akan diambil, baik itu terkait dengan bansos berupa bantuan bahan pokok, ataupun kebijakan ekonomi masyarakat.

Hingga saat ini banyak pertanyaan besar di masyarakat data apa yang digunakan oleh pemerintah dalam merealisasikan kebijakan Bansos di tanah air. Hiruk pikuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di canangkan, nilai bantuan digembar gemborkan, nyatanya penerima Bansos di lapangan jauh dari kata valid dan sesuai.

Menanggapi isu data yang carut marut di lapangan terkait penerimaan Bansos, Pemerhati Masyarakat yang juga Pendidik, Dr.Etty Susilowati melihat, ada pendataan yang kurang valid, bahkan cenderung terjadi misdata antara pusat dan daerah, jika dilihat dari kondisi yang terjadi di tengah pandemi Covid-19.

"Data merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah perusahaan terlebih pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Data akan menjadi bagian dalam mengambil keputusan. Garbage in Garbage Out (GIGO). Sudah banyak contoh, bagaimana data menjadi penting dalam sebuah keputusan, misalnya pembagian dalam baksos," ujarnya saat dihubungi, (11/5).

Dalam hirarkinya, Dia mengungkapkan bagaimana pengumpulan data harus dilakukan secara berjenjang, dari tingkat pengumpul data hingga pengambil keputusan. Hal ini dilakukan dalam rangka validitas data.

"Terkait dengan data yang saat ini terjadi, antara pemeringah daerah dan Pemerintah Pusat, terlihat egois sektoral yang muncul. Untuk itu solusi tepat yang harus diambil untuk mendapatkan validitas data melalui tahapan berjenjang mulai dari tingkat RT, RW dan seterusnya," terang wanita yang juga merupakan penggiat pendataan secara independen.

Guna mendapatkan data yang valid, ada strategi yang mesti dilakukan, yakni pemberdayaan mulai dari bawah tingkat RT, RW kemudian divalidasi untuk melakukan site visit hingga tingkat Kelurahan.

"Tingkatan yang di atas bertanggung jawab memvalidasi yang di bawahnya. Misal RW wajib memvalidasi data di tingkat RT. Terpenting dengan kondisi saat ini, pendataan mesti dilakukan dalam waktu harian," pungkas wanita yang merupakan Direktur Utama Jasa Tirta Energi.