Perangi COVID-19, Jokowi Tegaskan Kepala Daerah Jangan Membuat Kebijakan tidak Terkoordinasi

Jakarta, Akuratnews.com - Pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor berisiko tinggi terhadap nyawa manusia. Karena itu, untuk mengatasi dampak wabah tersebut, Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Keppres itu ditindaklanjuti dalam Rapat Kabinet dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang selanjutnya ditetapkan dalam UU oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Covid-19 dan kepala daerah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam release Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Selasa, (31/03/2020) Ir. Jokowi Dodo menyampaikan bahwa semua kebijakan di daerah dalam rangka penanggulangan COVID-19 harus sesuai dengan aturan, perundang-undangab, PP serta Keppres tersebut.

"Para kepala daerah saya minta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Kita harus belajar dari pengalaman dari negara lain tetapi, kita tidak bisa menirunya begitu saja. Sebab, semua negara memiliki ciri khas masing-masing, mempunyai ciri khas masing-masing, baik itu luas wilayah, jumlah penduduk, kedisiplinan, kondisi geografis karakter dan budaya, perekonomian masyarakatnya, kemampuan fiskalnya, dan lain-lain," ungkap Jokowi.

Oleh karena itu, Presoden meminta agar Pemerintah daerah seluruh Indonesia untuk tidak gegabah dalam merumuskan strategi, "Semuanya harus dihitung, semuanya harus dikalkulasi dengan cermat, dan inti kebijakan kita sangat jelas dan tegas," tegasnya.

Presiden RI itu juga meminta Polri agar mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai undang-undang agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah.

Penulis: Yohanes Marto

Baca Juga