Perangi COVID-19, VBL Tegaskan Bupati/Wali Kota Seluruh NTT Merevisi APBD tahun 2020

Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL). Foto: padarnews.com
Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL). Foto: padarnews.com

Manggarai Timur, Akuratnews.com - Dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Victor Bungtilu Laiskodat (VBL) melalui melalui Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTT, Dr. Jelamu Ardu Marius, M.Si menegaskan agar para Bupati dan Wali Kota di seluruh NTT merevisi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2020.

"Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 ini, diharapkan Bupati/Wali Kota agar segera merevisi APBD tahun 2020 bersama DPR masing-masing daerah," tegas Dr. Jelamu Ardu Marius, M.Si kepada akuratnews.com, Rabu, (01/04/2020)

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTT itu menjelaskan bahwa hal tersebut perlu dilakukan menyusul Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),

"Semua belanja barang dan jasa yang belum mendesak, supaya dialihkan ke penanggulangan penyebaran COVID-19. Fokuskan anggaran pada penanganan Virus Corona atau COVID-19 ini," ungkapnya.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTT, itu juga menjelaskan bahwa Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang realokasi APBD tahun 2020 tidak hanya fokus pada pencegahan penyebaran COVID-19.

"Realokasi APBD tahun 2020 yang sedang berjalan, tidak hanya fokus pada pencegahan penyebaran COCID-19 tapi, juga pada pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat," paparnya.

Karena itu Kepala Biro Humas NTT itu berharap agar Pemda lebih jeli dalam menyusun realokasi APBD tahun 2020, "Itu yang harus dianalisis oleh Pemda, baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur," tegas Marius.

Selain itu, Jubir percepatan penanganan COVID-19 Provinsi NTT itu meminta Kepala Badan Pemda Kabupaten/Kota agar fokus alokasi anggaran harus mengacu kepada protokol penanganan COVID-19.

"Fokus penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada protokol penanganan COVID-19 di Kementerian, Lembaga Pemerintah Daerah dan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19," ungkapnya.

Penulis: Yohanes Marto

Baca Juga