Perbedaan Persepsi di Beberapa Pasal, RUU SDA Kembali Digodok

DPR RI bersama dengan perwakilan pemerintah, kembali menggodok RUU SDA sebelum RUU tersebut menjadi UU yang ditetapkan, Jakarta (18/7).

Jakarta, Akuratnews.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal ini Komisi V, bersama pemerintah kembali membahas Rancangan Undang Undang (RUU) terkait Sumber Daya Air (SDA). Pada dasarnya, pembahasan dari RUU SDA, sebelum diketuk menjadi Undang - Undang (UU), DPR perlu memberikan kesempatan untuk Pemerintah menyampaikan, apa yang masih perlu dikomunikasikan.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PAN Intan Fauzia, mengatakan dalam penyusunan UU, dimulai dengan Rapat Kerja (Raker), dimana pemerintah akan menetapkan instansi terkait dalam setiap pembahasan. Untuk pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dibahas secara pasal per pasal, yang belum disinkronkan oleh tim perumus.

"Kami dari timus kurang lebih enam hari berturut-turut, merumuskan apa yang masih belum sinkron di panja untuk DIM. Pada saat pembahasan timus, kurang lebih ada 2-3 DIM yang perlu mendengarkan lagi pendapat pemerintah. Dan hari ini, kita mencoba menyampaikan, tapi baru sifatnya membuka," ujarnya menjawab pertanyaan awak media, sesaat rapat Panja, SDA, di Gedung DPR RI, Jakarta, (18/7).

Lebih jauh, Intan menambahkan, bahwa proses ini sesuai dengan aturan yang ada. Di mana, mekanismenya harus dikembalikan di panja.

"Jadi kalau kemudian di timus ada pasal atau DIM yang masih ada pendapat yang berbeda atau lain harus dikembalikan. Berasal dari panja berarti dikembalikan ke panja, yang berasal dari laporan timus. Kalau dari raker kita kembalikan ke raker," ungkapnya.

Dirinya menegaskan, DPR RI dan Pemerintah perlu menyamakan persepsi. Antara lain mengenai kebutuhan pokok sehari-haru, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan sebagainya.

"Kalau kita bicara air minum adalah SPAM. Jadi kita bicaranya pembahasan DIM yqng dikembalikan ke Panja adalah soal SPAM. Kita sekarang bahwa, SPAM dikelola oleh BUMN dan BUMD atau badan usaha milik pemerintah," imbuhnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun, menjelaskan, pasal 51 yang menjadi polemik RUU SDA yang sempat dihilangkan untuk prosentase 10 persen untuk air sisa bukan pasal yang berdiri sendiri. Pasal tersebut menurutnya berasal dari pasal 46, 47, 48, 49, 50, yang menyangkut sisa air.

"Pasal tersebut terkait kebutuhan air sehari-hari yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga swasta baik BUMD, BUMN, Koperasi maupun perorangan. Bukan bicara soal dan penyediaan oleh BUMD, tetapi menyangkut air industri kok dihilangkan," ujarnya.

"Pasal 46 hingga pasal 52 adalah pasal yang mengatur sisa air yang menjadi kebutuhan air terpenuhi, yakni pasal MDK. Itu yang agak rame memang," tambahnya.

Dirinya menilai, swasta harus kerjasama dengan BUMN dan BUMD atau koperasi. Terkait Pasal UUD 33 1945, swasta hanya boleh masuk di sisa air, selanjutnya swasta harus memberikan keuntungannya untuk konservasi.

"Mereka harus bertanggung jawab di hulunya. Berikan keuntungan sebagian untuk konservasi. Aturan berapanya diatur di PP, tetapi harus bunyi di Undang-undang karena kalau tidak bunyi tidak akan kuat di PP nya," tegasnya.

"10 persen itu dihilangkan semua, saya tidak setuju. Proporsional silahkan, saya kompromi pembagiannya. Untuk proporsionalnya nanti diatur oleh PP. Saya tidak kaku kalau itu," imbuhnya.

Terkait dengan selesai sebelum masa dead line UU SDA DPR RI, seperti yang disampaikan oleh kedua anggota tersebut, yakin akan selesai sebelum batas waktu yang ditentukan.

Penulis:
Photographer:Redaksi

Baca Juga