Percaloan KTP-el Marak di Tangsel, LAKSI Desak Airin Copot Kadis Dukcapil Tangsel

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Tangsel Dedi Budiawan dinilai telah gagal mengantisipasi praktek percaloan KTP-el.

Tangsel, Akuratnews.com - Praktek percaloan KTP-el yang marak di Tangerang Selatan, Banten sangat merugikan banyak pihak.

Polda Metro Jaya baru-baru ini berhasil membongkar sindikat pemalsuan dokumen yang melibatkan pegawai honorer di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan.

Bermodus memalsukan sertifikat tanah dan kartu tanda penduduk pemilik rumah mewah, sindikat mafia, tanah spesialis, rumah mewah, meraup, hasil kejahatan puluhan miliar. Mereka melibatkan staf honorer kantor Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, untuk membuat KTP.

“Sindikat ini merupakan mafia tanah yang menggunakan sertifikat palsu dan KTP-el ilegal, Mereka buat KK, NPWP dan rekening bank untuk menampung hasil kejahatan," dengan modus seolah-olah ingin membeli rumah.

Pembuatan KTP-el ilegal ini di lakukan oleh DOS berperan menjadi bagian menginput data palsu dengan menggunakan alat perekam KTP-el di Kecamatan Pamulang.

Cetakan blangko KTP-el ilegal yang dibuat DOS terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangsel.

Patut di pertanyakan sistem pengawasan dan pengendalian internal di Dukcapil ini ternyata sangat leluasa untuk melakukan manipulasi pembuatan KTP-el.

Kasus ini bukanlah merupakan keteledoran biasa dari dinas pencatatan sipil, tetapi sebuah gambaran yang sudah berlangsung lama, ibaratnya tidak mungkin oknum kecamatan melakukan input data di server Dukcapil secara individu pasti ada oknum di dinas Dukcapil yang turut serta membantu melakukan pendataan di Dukcapil.

"Oleh karena itu Kadis Dukcapil Tangsel Dedi Budiawan selama ini dinilai gagal dalam mengantisipasi praktek percaloan KTP-el di Dukcapil. Kami mendesak Walikota Tangsel untuk segera mencopot Dedi Budiawan karena telah gagal dalam mengantisipasi praktek percaloan KTP-el di Dukcapil, di bongkarnya kasus KTP-el illegal ini telah membuat nama baik kota Tangsel menjadi tercoreng. kami meminta kepada Airin untuk tidak menganggap remeh persoalan ini karena permasalahan ini tengah menjadi sorotan publik bahwa di Tangsel banyak terjadi penyimpangan e-KTP. Modus yang sering di alami oleh warga yaitu adanya pungutan biaya yang dibebankan kepada warga apabila mengurusi KTP-el, Kartu Keluarga baru maupun pindahan dan surat lainnya " Ujar ketua Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI), Azmi H.

LAKSI menuntut agar Kadis Dedi Budiawan harus bertanggung jawab atas kecorobohan yang di lakukannya selama ini, dan ini tidak boleh dibiarkan.

"Harus di berikan sanksi dan kami juga meminta dilakukan investigasi oleh pihak kepolisian agar bisa memberikan konfimasi bahwa kasus ini dilakukan oleh oknum k
Kecamatan Pamulang atau ada lagi yang terlibat untuk pengembangan kasus hukumnya. Oleh karena itu bersihkan praktek percaloan di dukcapil Tangsel." tandas Azmi.

LAKSI khawatir jelang Pilkada nanti akan terulang kembali ribuan KTP-el illegal yang akan disalahgunakan untuk kepentingan kecurangan pilkada.

"Atas dasar itulah kami sudah menyurati Kadis Dukcapil untuk meminta klarifikasi atas kasus ini. Namun sampai saat ini mereka tidak memberikan jawaban surat kami. Ada kesan mereka sengaja menutup nutupi kasus tersebut agar tidak terblow up media, apa yang menjadi langkah perbaikan dari Dedi Budiawan selaku Kadis Dukcapil sangat di nanti oleh publik, jangan sampai citra negatif dari masyarakat kepada dinas dukcapil semakin besar. Sehingga menjadi catatan buruk kinerja Airin di Ahir periode." pungkas Azmi.

Airin sebagai walikota Tangsel menurut Azmi seharusnya bisa memahami tuntutan arus utama masyarakat akan adanya desakan untuk pencopotan Kadis Dukcapil ini.

"Jangan sampai Airin selama ini di bohongi oleh kadis kadisnya yang memberikan laporan ABS saja kepada nya, Padahal banyak dari SKPD yang lain nya kerja nya yang tak kunjung memuaskan masyatakat." tutup Azmi.

Penulis: Alamsyah

Baca Juga