Peringati Hari Masyarakat Adat se-Dunia, FPHS Minta Pemerintah Indonesia Perjuangkan Hak Masyarakat Papua

Ketua Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) Yafet B Manga bersama pengurus FPHS di Papua. Jumat (27/7). foto (dok: FPHS)

Papua. Akuratnews- Memperingati Hari Masyarakat Adat se-Dunia yang jatuh pada 9 Agustus 2019 kemarin, Forum Pemegang Hak Sulung (FPHS) melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat Adat di Timika, Papua.

Sosialisasi mengangkat isu tanah adat yang dikuasai Freeport sejak 52 tahun silam dan tidak banyak memberikan dampak Kesejahteraan yang semestinya bagi masyarakat sesuai dengan seluruh regulasi yang mendukung  tanah adat.

"Regulasi yang diabaikan pihak Freeport diantaranya, adat, agama, UUD 45, UU Pokok agraria, UU Kehutanan; UU Otsus Papua; UU Mineba No 4 tahun 2009 dan Peraturan International Convensi ILO 169, semua regulasi ini mengatur dan mengangkat serta memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat yang ada di Muka bumi ini," kata Ketua FPHS Tsingwarop Yafet Manga Beanal di Sekertariat FPHS jalan C. Heatubun Jalan Baru, Timika Papua. Senin (12/8).

Dikatakan Yafet, secara international permasalahan kesejahteraan masyarakat pemilik hak sulung ini sudah menjadi perhatian khusus, hal itu terlihat dengan diadakannya peringatan hari masyarakat adat seluruh dunia pada 9 Agustus, sehingga tahun ini semua  masyarakat adat baik aliansi, Forum dan badan yang bergerak di dunia melakukan peringatan hari masyarakat adat.

"Maka kami dari masyarakat Adat melalui Forum Pemilik Hak Sulung kampung Tsinga, Waa/Banti. Dan Arwanop yang mana tempat ini di pakai PT. Freeport Indonesia mulai tahun 1967 sampai dengan saat ini telah 52 tahun melakukan eksploitasi tambang tanpa mengantongi ijin dari Masyarakat Adat Pemilik hak sulung, sehingga kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat," jelasnya.

Semua  masyarakat adat menyatakan sikap untuk memperjuangkan tanah dan isinya yang dikuasai Freeport harus mendapat pengakuan dari Pemerintah, daerah, Provinsi dan pusat serta Freeport siap menanggung semua hal yang menjadi konsekuensi dari pelanggaran yang selama ini dilakukannya.

"Dalam hal ini kami meminta kepada Pemerintah pusat sesuai janjinya harus menjadi garda depan untuk memfasilitasi FPHS Tsingwarop untuk bertemu dengan pihak Freeport," ungkap Yafet.

Dikatakan Yafet, sejalan dengan pernyataan Ibu menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) beberapa waktu lalu di Jakarta, bahwa Presiden Jokowi sangat bersahabat dengan masyarakat adat dan beliau dengan sikap dan ketegasan menyatakan untuk  mementingkan masyarakat adat.

Maka kami berharap tahun ini adalah tahun pembuktian kepada masyarakat adat di ufuk timur Timika Papua, dimana lokasinya yg di tambang dirampok di habisi namun kami tetap masa bodoh, karena saat itu kami belum mengenyam pendidikan namun saat ini, kami nyatakan stop dan cukup untuk terus menipu, manipulasi dan merampok hasil kekayaan kami.

"Kami meminta kepada pemerintah Indonesia harus hadir untuk benar-benar memihak masyarakat adat di Timika dan Papua agar kami bisa di akui sebagai manusia yang punya hak yang sama dengan manusia lain," pungkas Yafet.

Sebelumnya, permintaan Forum Pemegang Hak Sulung (FPHS) sesuai dengan yang diatur dalam UU No 21 Tahun 2001 ayat 1, 2, 3 dan 4 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU Minerba tahun 2009 BAB XIX tentang hak Ulayat serta UUD 1945 Pasal 33 ayat 2.

Pada UU No. 21 tahun 2001 otonomi khusus bagi Provinsi Papua Pasal 43,
Ayat 1 berbunyi :

Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku, Ayat 2 : Hak-hak Masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, Ayat 3 : Pelaksanaan Hukum Ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh pengusaha adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tata cara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Ayat 4 :Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannnya, serta UU Minerba tahun 2009 BAB XIX tentang hak Ulayat dan UU 1945 Pasal 33 ayat 2 Bumi dan air dan seterusnya kuasai oleh negara dan dipergunakan sepenuhnya demi kemakmuran Rakyat. (dk/akuratnews).

Penulis:

Baca Juga