Perkara Dugaan Korupsi Damkar Depok Masuki Babak Baru

Kasi Intelejen Kejari Depok Herlangga Wisnu Murdianto
Kasi Intelejen Kejari Depok Herlangga Wisnu Murdianto

AKURATNEWS.COM- Perkara dugaan korupsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota (DPKP) Depok kini memasuki babak baru di Kejari Depok.

Setelah ditemukan adanya dugaan perbuatan melawan hukum, kasus tersebut kini akan didalami Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Depok.

"Yang kita (Seksi Intelejen) temukan adalah telah ada dugaan perbuatan melawan hukum. Sehingga kita limpahkan ke Pidsus untuk didalami karena Pidsus bisa menemukan alat bukti", ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Depok Herlangga Wisnu Murdianto, Selasa,(18/5).

Herlangga mengatakan sejauh ini pihaknya telah lakukan pemeriksaan terhadap 60 orang terkait dugaan kasus korupsi di DPKP Depok.

Pemeriksaan itu, masih kata Herlangga, terkait dugaan pemotongan honor lembur war-war dan penyemprotan disinfektan pada Kegiatan Investigasi Covid-19 Tahun 2020 lalu dan belanja sepatu PDL serta perlengkapannya mulai tahun 2017 lalu.

Meski begitu, Herlangga terkesan enggan berikan penjelasan lebih lanjut terkait poin dari dugaan perbuatan melawan hukum yang ditemukan pihaknya usai melakukan serangkaian proses pemeriksaan selama satu bulan lalu.

"Kita temukan dugaan perbuatan melawan hukum terhadap laporan", kata Herlangga Kepada Akuratnews.com.

"Kita hanya supporting data dan keterangan, bukan mencari alat bukti sesuai pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Untuk materi, ranah Pidsus", tandasnya.

Lantaran itu, lanjut Herlangga, Seksi Intelijen Kejari Depok telah menentukan sikap atas kegiatan klarifikasi pengumpulan data dan keterangan atas pelaksanaan surat perintah tugas operasi Intelijen Nomor : SPOPS – 03 /M.2.20.2 /Dek. /03/2021 Tanggal 06 April 2021 prihal kasus dugaan korupsi DPKP dan melimpahkan berkasnya kepada Seksi Pidsus.

Mantan Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Protokol dan Pengamanan Wakil Jaksa Agung, itu juga menegaskan, Kejari Depok independen dan profesional dalam menindak lanjuti laporan sebagai suatu upaya penegakan hukum dan pelayanan hukum terhadap masyarakat.

"Tidak ada bentuk intervensi yang dapat mempengaruhi sikap terhadap penegakan hukum tersebut baik yang pro maupun yang kontra", jelas Herlangga.

"Segala sesuatu terhadap tindakan dan sikap yang diambil adalah merupakan bentuk ke profesionalan dan proporsional dari institusi kejaksaan", tambahnya.

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi pada Dinas Damkar Depok mencuat pasca aksi protes tenaga honorer Damkar Depok Sandi Butar Butar sekitar awal bulan lalu hingga jadi pusat perhatian publik.

Pasca viral, kasus ini kemudian menjadi issu nasional karena Sandi Butar Butar melaporkannya ke KSP Presiden RI Joko Widodo dan kepada Menteri Dalam Negeri, Jend Pol (Purn) Tito Karnavian.

Penulis:

Baca Juga