Perludem: Pemberlakuan Kartu Pemilih Tak Boleh Diskriminatif

Jakarta, Akuratnews.com - Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan, syarat untuk menjadi pemilih dalam Pemilu adalah dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkepentingan untuk menjaga agar tidak ada satu warga negara pun kehilangan hak suaranya.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggaraini mengatakan, tidak boleh ada satu orangpun yang terciderai hak pilihnya oleh siapapun, apalagi menjelang pesta Demokrasi Pemilu 2019 yang akan datang.

"Pemilu 2019 perhelatan yang sangat luar biasa. Satu suara aja berharga lo," ujarnya di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/9/2018).

Terkait syarat kepemilikan e-KTP tersebut, Titi meminta jangan ada diskriminasi. Pasalnya, dalam peraturan Undang-undang dijelaskan, bagi pemilih pemula yang akan berusia 17 tahun saat pemungutan suara, tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

"Khusus untuk e-KTP ini kan normanya spesifik. Hanya bisa didata sebagai pemilih kalau sudah 17 tahun. Hanya bisa didata sebagai pemilih kalau punya e-KTP. Hanya bisa menggunakan hak pilih walaupun tidak terdaftar di DPT, bahkan bisa memilih di hari H walaupun tidak terdaftar sepanjang punya e-KTP," jelas Titi.

Menurut Titi, banyak pemilih lain yang seharusnya diperhatikan dan menjadi catatan penting oleh KPU selain pemilih pemula tersebut. Diantaranya, masyarakat Papua yang 50% belum melakukan perekaman e-KTP. Kemudian, pemilih yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), pemilih yang ada di panti sosial dan pemilih dengan gangguan disabilitas mental.

"Itu tidak boleh didiskriminasi. Dia (orang dengan gangguan disabilitas mental) punya hak untuk memilih. Masalah dia tidak mampu memilih atau pergi ke TPS itu lain soal," kata dia.

"Pemberlakuan kartu pemilih tidak boleh diskriminatif. Kalau pemilih pemula bisa masuk dalam DPT walaupun belum punya e-KTP, maka kebijakan yang sama juga diberlakukan bagi semua warga negara," tambahnya.

Selain itu menurut Titi, harus ada kebijakan yang masuk akal, yang non diskriminatif, dan iklusif yang bisa memayungi semua hak warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya sekalipun tidak memiliki e-KTP. (Rhm)

Penulis:

Baca Juga