Putusan Perkara PKPU Terhadap PT. Indotruck Utama

Permohonan PKPU Ditolak Hakim, Pemohon Siap Ajukan Permohonan Ulang

Sidang putusan perkara PKPU antara Arwan Koty dan Alfin selaku Pemohon PKPU I dan PKPU II versus PT. Indotruck Utama selaku Termohon PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. (Foto: Huge/Akuratnews.com).

"Majelis hakim tidak mempertimbangkan dengan seksama bukti-bukti kwitansi, invoice, Perjanjian Jual Beli dan transfer pembayaran atas nama Alfin selaku Pemohon PKPU II serta keterangan Para saksi baik yang dihadirkan oleh Para Pemohon PKPU maupun Termohon PKPU,"

Jakarta, Akuratnews.com - Sidang putusan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara Arwan dan Alfin melawan PT. Indotruck Utama digelar hari ini, Kamis (2/5/2019). Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan menolak permohonan Arwan dan Alfin selaku Pemohon PKPU I dan PKPU II dengan berbagai pertimbangan, diantaranya:

Pertama, bahwa sesuai dalil dan bukti yang diajuin oleh Pemohon PKPU II antara dalil dan bukti bertolak belakang; Kedua, bahwa sesuai pembuktian T-15, T-16 dan T-26 yang diajukan oleh PT. Indotruck selaku termohon PKPU, yakni antara Faktur Pajak dan Gugatan di PN Jakarta utara atas nama Pemohon PKPU I, dilihat Hakim telah bersesuaian.

Ketiga, menimbang berdasarkan fakta persidangan, bahwa pembeli dua unit Excavator adalah pemohon PKPU I maka tidak memenuhi Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

"Maka Permohonan Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II haruslah ditolak," Ujar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Niaga PN jakarta Pusat dalam putusannya, Kamis (2/5/2019).

Tanggapan Para Pemohon PKPU

Menanggapi putusan Hakim, Para Pemohon PKPU yakni Arwan dan Alfin, melalui Tim Penasehat Hukum Greg Seran and Partners, Theodorus Agustinus Koy SH mengaku kecewa dengan putusan Majelis Hakim.

"Majelis hakim tidak mempertimbangkan dengan seksama bukti-bukti kwitansi, invoice, Perjanjian Jual Beli dan transfer pembayaran atas nama Alfin selaku Pemohon PKPU II serta keterangan Para saksi baik yang dihadirkan oleh Para Pemohon PKPU maupun Termohon PKPU," Ujar Theodorus Agustinus Koy SH dalam keterangan pers-nya kepada redaksi Akuratnews.com.

Menurut dia, Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan beberapa bukti yang menerangkan sering terjadi kesalahan atau lalai dari manajemen PT. Indotruck Utama selaku Termohon PKPU, saat PT. Indotruck Utama mengeluarkan Perjanjian Jual Beli yang ditolak oleh Para Pemohon PKPU untuk diperbaiki

"Yang menjadi pertanyaan besar oleh Pemohon PKPU II adalah, bukti Termohon PKPU tentang pembatalan Kwitansi sepihak atas nama Pemohon PKPU II yang dikeluarkan oleh Termohon PKPU tanpa diketahui oleh Pemohon PKPU II, kok bisa? Pemohon PKPU II sangat kaget atas bukti tersebut dengan segampangnya dikeluarkan oleh Termohon PKPU!!!! Padahal tidak pernah ada pembatalan kwitansi selama proses jual beli." Beber Theo.

Selain itu, kata Theo, bukti percakapan WhatsApp antara Pemohon PKPU II dengan Sdr. Susilo (Marketing PT. Indotruck Utama) diabaikan oleh Majelis Hakim.

"(Padahal) dalam percakapan pada tanggal 21 November 2017 tersebut, Sdr. Susilo menyampaikan kepada Pemohon PKPU II bahwa Faktur Pajak dan Kwitansi atas nama Pemohon PKPU II (Alfin) akan diterbitkan pada hari rabu; namun ternyata Faktur Pajak yang menjadi bukti Termohon PKPU di persidangan dua-duanya adalah atas nama Pemohon PKPU I (Arwan Koty)," Terangnya.

"Atas dasar itu, Pemohon PKPU II merasa janggal dengan bukti tersebut," Tandasnya.

Fakta Sidang PKPU II

Sebelumnya, diketahui dalam persidangan Kesimpulan, seperti dikutip dari berkas Kesimpulan Pemohon PKPU I Dan PKPU II yang diberikan oleh Theodorus kepada wartawan seusai sidang Kesimpulan pada Senin (29/4/2019) kemarin, menerangkan, bahwa sesuai Perjanjian Jual Beli dengan kwitansi lunas yang dikeluarkan oleh PT. Indotruck Utama mengenai utang PT. Indotruck Utama kepada Arwan selaku Kreditur dari PT. Indotruck Utama yang telah membayar lunas dan memiliki hak tagih atas satu unit Excavator tipe Volvo EC 210D.

Menurut Theo, sebagaimana Jawaban Termohon PKPU di dalam huruf A angka 3,4 yang pada pokoknya menyebutkan, “Bahwa hubungan antara Pemohon PKPU I selaku kreditur dengan Termohon PKPU selaku Debitur adalah berdasarkan Perjanjian Jual Beli alat berat 1 unit Excavator Volvo EC 210 total harga Rp. 1.265.000.000,- sesuai Perjanjian Jual Beli Nomor 157 / PJB / ITU / JKT / VII / 2017 tertanggal 27 Juli 2017”.

"Bahwa Termohon PKPU baik dalam Jawaban, Bukti, serta diakui oleh saksi Termohon PKPU di dalam persidangan bahwa Pemohon PKPU I telah membeli dan membayar lunas unit EC 210D serta bukti pembayaran sebagaimana bukti Pemohon PKPU dan diakui oleh Termohon PKPU dengan menerbitkan / mengeluarkan Ivoice dan kwitansi lunas (P1-03, P1-04, P1-05)." Terang dia.

Menurutnya, demikian juga dengan Alfin selaku Pemohon PKPU II yang juga disebut sebagai Kreditur lainnya (Selain Arwan) yang telah membayar lunas dan memiliki hak tagih atas satu unit Excavator Volvo EC 350D.

"Bahwa Pemohon PKPU II dalam hal ini Alfin, adalah kreditur dan tak terbantahkan di dalam fakta persidangan, bahwa Pemohon PKPU II selaku kreditur telah membayar lunas dan memiliki hak tagih atas penyerahan atas barang berupa satu unit Excavator Volvo EC 350D" Kata dia..

"Sebagaimana bukti – bukti, saksi-saksi di bawah sumpah di dalam persidangan, didukung oleh bukti Pemohon PKPU II (P2-02) yaitu Perjanjian Jual Beli Nomor 157 / PJB / ITU / JKT / VII / 2017 tertanggal 27 Juli 2017, sebagai bukti adanya hubungan hukum dan atau Perjanjian Jual Beli antara Pemohon PKPU II dengan Termohon PKPU, dimana hal tersebut diakui oleh Termohon PKPU," Paparnya.

Theo menegaskan, dan tak terbantahkan karena PT. Indotruck selaku Termohon PKPU mengakui menerima Transfer dari rekening Alfin selaku Pemohon PKPU II dan mengeluarkan kwitansi lunas sesuai bukti P2-03, P2-04, P2-05, P2-06 & P2-07 atas nama Alfin selaku Pemohon PKPU II sehingga bukti tersebut tak terbantahkan.

Sehingga Alfin selaku Pemohon PKPU II, Kata Theo jelas memiliki kualifikasi sebagai Kreditur lain yang memiliki hak tagih atas barang karena telah membayar lunas serta memiliki hak tagih atas atas satu unit Excavator Volvo EC 350D.

Pembatalan Sepihak

Sementara itu, terkait dengan Bukti T-33 dan T-34 terkait dengan pembatalan kwitansi yang diajukan PT. Indotruck Utama selaku Termohon PKPU, Tanggapan Para Pemohon PKPU jelas menyebutkan bahwa bukti yang diajukan PT. Indotruck Utama harus dikesampingkan karena pembatalan tersebut adalah pembatalan sepihak dan tidak pernah ada bukti konfirmasi dari Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU II.

Dalam hal itu, Theo menegaskan, jika Kwitansi tersebut dilakukan pembatalan maka wajib Termohon PKPU (PT. Indotruck Utama) mengembalikan uang Pemohon.

“Bagaimana mungkin suatu pembatalan tanpa ada persetujuan Pemohon PKPU II dan atau paling tidak Pemohon PKPU II mengetahui serta menandatanganinya? Karena suatu pembatalan haruslah kesepakatan para pihak sesuai pasal 1320 KUHAPerdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian dimana diperlukan persetujuan oleh para pihak,” Terang Theo.

Menurut dia, bahwa semua bukti dan kesaksian para saksi yang disampaikan dalam persidangan oleh Para Pemohon PKPU sudah sesuai fakta yang sebenarnya. "Oleh karena itu, Para Pemohon PKPU akan kembali mengajukan Permohonan PKPU setelah menerima salinan Penetapan dan atau putusan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat," Tandas Theodorus Agustinus Koy SH.

Kuasa Hukum PT. Indotruck Utama Tak Mau Beri Pernyataan

Sementara itu, Tim Kuasa Hukum PT. Indotruck Utama menolak memberikan keterangan pada saat dikonfirmasi redaksi Akuratnews.com seusai sidang, Kamis (2/5/2019) dengan alasan belum mendapat izin dari prinsipal.

"Saya belum dapat izin dari prinsipal (PT. Indotruck Utama) untuk memberikan keterangan," ujar Tim Kuasa Hukum PT. Indotruck Utama.

Kendati demikian, Tim Kuasa Hukum yang belum diketahui namanya ini mengatakan agar redaksi atau wartawan langsung konfirmasi ke kantor Prinsipal saja. "Datang saja langsung ke kantor (PT. Indotruck Utama)," tandas dia.

Diketahui, Arwan dan Alfin mengajukan permohonan PKPU atas PT. Indotruck Utama lantaran keduanya telah bertransaksi membeli dua alat berat berupa excavator kepada PT. Indotruck Utama. Namun setelah dua alat berat itu dibayar lunas, PT. Indotruck diduga belum menyerahkan kedua alat berat itu pada Arwan dan Alfin.

Keduanya kemudian meminta jika alat berat tak juga diserahkan kepada mereka, maka dana pembelian dua alat berat itu harus dikembalikan. Namun sayangnya, setelah ditunggu dan ditagih dengan berbagai cara, PT. Indotruck Utama (diduga) tak jua menyerahkan alat berat yang telah dibeli itu, atau mengembalikan dana pembelian. Arwan dan Alfin kemudian mengajukan gugatan permohonan PKPU I dan PKPU II dengan Termohon-nya adalah PT. Indotruck Utama.

Penulis:

Baca Juga