Pernyataan Sikap 14 Presiden Mahasiswa Terkait Panasnya Suhu Politik Nasional

Forum Presiden Mahasiswa Indonesia. (Foto dok. Akuratnews.com).

Jakarta, Akuratnews.com - Menjelang Pengumuman Pemenang pemilu tanggal 22 Mei 2019, sejumlah pihak menyerukan gerakan people power sebagai bentuk protes atas dugaan kecurangan masif yang terjadi di Pilpres 2019. Gerakan itu, dikhawatirkan dapat memicu terjadinya disintegrasi bangsa atau perpecahan bangsa Indonesia.

Menyikapi hal itu, Sebanyak 14 Presiden Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Presiden Mahasiswa Indonesia menyatakan sikapnya mengantisipasi kemungkinan terburuk dari gerakan aksi people power. Pernyataan sikap itu disampaikan di Hotel Cipta, Pancoran Jakarta Selatan, Jumat (16/5/2019).

Koordinator Forum Presiden Mahasiswa Indonesia, Sultan Rivandi, mengatakan pihaknya akan mengawal dan menjaga KPU dan Bawaslu secara ketat jika nantinya aksi people power berujung pada tindakan anarkis. Menurut Sultan, pihaknya meminta semua elemen masyarakat menjaga kondusifitas nasional.

"Jika ada yang merasa dirugikan, yang harus ditempuh adalah jalur konstitusi. Itu harus melalui mekanisme yang sudah disepakati. Kita ada Bawaslu, kita ada Mahkamah Konstitusi. Itulah institusi negara yang harus diperkuat, yang dipercaya untuk menyelesaikan segala persoalan pemilu ini," katanya.

Sultan meminta elemen masyarakat tidak salah memberikan perspektif dalam memaknai people power. People power dapat dimaknai sebagai perkumpulan orang dalam menjaga kedamaian, keharmonisan, dan pertisipasi publik dalam menjaga perdamaian di satu negara, tak terkecuali partisipasi masyarakat dalam ranah politik seperti Pemilu.

"Tapi dia ikut mengamati kebijakan dan mengawasi jalannya pemerintahan. Itu bisa disebut People Power. Jangan ujuk-ujuk ketika mendekati hasil perhitungan suara ini, baru orang mengampanyekan people power. Untuk mnjaga kondisifitas negara, kita harus percaya kepada institusi," tandas dia.

Sultan menyebut 14 Presiden Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Prisiden Mahasiswa Indonesia adalah UIN Jakarta, Universitas Paramadina, UHAMKA, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Institut PTIQ, ITP Ahmad Dahlan, Universitas Islam Jakarta, STEBANK, STTM MHAMMADIYAH, UIKA Bogor, Universitas BSI, Universitas Azzahra, Universitas Mpu Tantular dan UNINDRA.

Berikut adalah pernyataan sikap dari Forum Presiden Mahasiswa Indonesia:

1. Meminta KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan proses penghitungan suara secara jujur, adil, terbuka, dan transparan serta mengajak kepada seluruh entitas warga negara Indonesia agar tidak terprovokasi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

2. Menolak segala tindakan inkonstitusional yang tidak sesuai undang-undang dasar 45, uu no 7 tahun 2017 tentang pemilihan dan intervensi terhadap penyelenggaraan pemilu serta meminta KPU untuk bertanggungjawab terhadap penyelenggara pemilu yang gugur dalam bertugas.

3. Mendesak elit politik mengikuti mekanisme hukum yang berlaku sesuai Uu, jika terdapat kecurangan ataupun kekurangan dalam proses pemilu serta mendorong MK menggunakan kewenangannya jika terjadi perkara sengketa hasil pemilu sesuai konstitusi.

4. Mendorong pemerintah merevisi peraturan KPU No.3 tahun 2018 untuk mengatur hak KPPS agar mendapatkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan.

5. Mengajak seluruh masyarakat yang mendukung masing-masing calon Presiden dan Calon Wakil Presiden untuk mengakhiri Fanatisme “Buta” terhadap para pasangan calon, serta mengembalikan semangat persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Mengimbau kepada masyarakat untuk bekerjasama mengawal demokrasi di Indonesia dan mendesak elit politik untuk menghentikan devide et impera atau politik adu domba.

Penulis: Atta Ahyar
Editor: Ahmad Ahyar

Baca Juga