Pernyataan Sikap DPP Bakomubin Terhadap Pengesahan RUU Haluan Ideologi Pancasila

Jakarta, Akuratnews.com - Bahaya laten Partai Komunis Indonesia (PKI) masih membekas di sanubari masyarakat tanah air. Sepak terjang partai berlambang Palu, Arit dengan bendera berwarna merah menjadi ingatan dari sebuah mimpi buruk masyarakat bangsa besar bernama Indonesia, dan jelas-jelas tidak ingin terulang dan mengenang.

Dari sekian kekhawatiran yang disampaikan masyarakat luas, Dewan Pimpinan Pusat Badan Koordinasi Mubaligh se-Indonesia (DPP Bakomubin), turut menyuarakan akan PKI yang dinilai berbahaya jika tumbuh dan hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia. Salah satu hal kekhawatiran Bakomubin adalah disahkannya RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Dalam hal ini, Bakomubin sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan, menolak akan pengesahan RUU HIP, yang nantinya bisa menjadi Undang-Undang.

Pernyataan sikap Bakomubin atas penolakan RUU HIP, dinyatakan dengan surat pernyataan sikap yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Bakomubin, yang diterima redaksi akuratnews.com. Berikut pernyataannya :

Bismillahirrahmaanirrahiim
Mencermati situasi politik dewasa ini, antara lain Sidang Paripurna DPR-RI (12/5/2020), yang telah mengesahkan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menjadi Usul Inisiatif DPR-RI, di tengah situasi dan kondisi dimana seluruh komponen bangsa sedang
fokus menghadapi wabah COBID-19, yang hingga saat ini belum dapat teratasi secara
tuntas.

Dengan ini kami DPP BAKOMUBIN menyatakan Sikap sebagai berikut :

1. Menolak dengan tegas Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), dengan alasan :

  • Pada tanggal 1 Oktober 1965, ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila, karena kegagalan pemberontakan G30S/PKI, yang akan mengubah P....
  • Panca Sila (Lima Dasar) Negara, disebutkan bahwa ciri pokoknya adalah Tri Sila (Tiga Dasar) dan di kristalisasi menjadi Eka Sila (Satu Dasar) atau Gotong Royong, hal ini sangat bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat, yang materinya memuat Panca Sila, bukan Tri Sila, atau Eka Sila;
  • Haluan Ideologi Pancasila dijadikan Pedoman Penyelenggara Negara untuk kebijakan Pembangunan Nasional, sedangkan MPR-RI sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat, telah menyepakati adanya 4 (empat) Pilar Kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Artinya, kalau hanya berdasarkan Haluan Ideologi Pancasila, maka bisa memicu perpecahan di dalam negeri.

2. DPP BAKOMUBIN, menolak keras upaya rekonsiliasi, rehabilitasi, dan ganti rugi, terhadap pemberontak, penghianat, dan pelaku kudeta Peristiwa Madiun 1948, dan Peristiwa G 30 S/PKI/1965. Dalam hal ini, PKI telah dinyatakan sebagai Organisasi atau Partai Politik Terlarang, berdasarkan TAP/MPRS/XXV/1966, dan UU NO. 27 Tahun 1999, tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara;

3. Menyerukan dan mengajak seluruh komponen bangsa agar tetap waspada terhadap Bahaya Laten Komunis dengan wajah Komunis Gaya Baru (KGB), dan juga mengingatkan Penyelenggara Negara, baik Eksekutif, Legislatif, maupun Yudikatif, agar jangan membuat kebijakan yang mengikutsertakan dan memasukkan Ideologi Komunisme, Marxisme, dan Leninisme, karena bertentangan dengan Panca Sila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Idfa billati hiya ahsan.

Idfa billati hiya ahsan.
Jakarta, 22 Mei 2020

Pimpinan Pusat
Badan Koordinasi Muballigh Se-Indonesia

Ketua Umum, Drs. KH. Tatang M. Natsir Fathudin

Sekretaris Jenderal Dr.KH. Anwar S. Adiwidjaya SH,SST.MM

Penulis:

Baca Juga