‘Petikan MA’ Jadi Dasar Pembatalan, Tim Koalisi Sarmi Bersatu: KPUD Langgar Aturan, Kita Minta Pemerintah Tunda Pemilukada

Jakarta, Akuratnews.com - Pemilukada Kabupaten Sarmi terancam batal sejak ditemukan dugaan Konspirasi Politik dalam bentuk Pemufakatan jahat yang dilakukan untuk menjatuhkan Calon Bupati (Petahana) Drs. Mesakh Manibor MMT. Penjatuhan itu diduga dilakukan lawan-lawan politik Manibor, dan juga oleh oknum penyelenggara Pemilukada Kab. Sarmi.

Kuasa Hukum Mesakh Manibor, Dulhaji Sangaji, SH dan Agustino mengungkap adanya sejumlah keganjilan yang dinilai telah dilanggar oleh KPU Kabupaten Sarmi (KPU Sarmi).

"Kami ingin sampaikan ada beberapa hal yang sangat ganjil dengan keputusan Rapat Pleno KPU Sarmi saat mengeluarkan Berita Acara Rapat Pleno yang berbunyi Rapat Pleno tindak lanjut keputusan Mahkamah Agung? Keputusan Apa? yang menyatakan membatalkan Mesakh Manibor, KPU Sarmi bertindak seolah-olah sebagai lembaga eksekusi yang melaksanakan keputusan Mahkamah Agung sedangkan keputusan MA sendiri sampai hari kita belum memegangnya." Ujar Kuasa Hukum Mesakh Manibor, Sangaji SH dan Agustino dalam Konferensi Pers di Jakarta seusai mendapatkan klarifikasi dari MA, Jumat (10/2/2017).

Menurutnya, begitu keluar SK pembatalan oleh Kabupaten Sarmi secara sepihak, Tim Kuasa hukum Manibor memeriksa ke Jakarta, apakah betul MA sudah memberikan keputusan? Didapat penjelasan dari MA melalui Direktoratnya diketahui MA belum pernah mengirimkan hasil Putusan sidang Kasasi Mesakh Manibor.

Tak cuma itu, KPU Sarmi juga dinilai melanggar peraturan, Pertama, karena KPU Sarmi tidak punya kewenangan Surat menyurat, melakukan klarifikasi Persyaratan calon, karena Calon Bupati Mesakh Manibor ini sudah selesai dilakukan penetapan.

Kedua, bahwa di dalam keputusan MA, dan dalam KHUP menyatakan yang wajib diberikan keputusan Kasasi adalah terdakwa dan kejaksaan serta Pengadilan.

Ketiga, menurut SK MA, menurut KHUP sudah menyatakan bahwa lembaga eksekusi tersebut adalah Kejaksaan Negeri. Sedangkan sampai hari ini Kejaksaan Negeri tidak melakukan apa-apa.

"Ini yang membingungkan, Apakah Pengadilan Negeri, MA dan KPU Sarmi ada hubungan kerja atau apa? sehingga MA memberikan keputusan kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri memberikan keputusan itu kepada KPU Sarmi untuk menindaklanjuti dan melakukan eksekusi? kami rasa KPU Sarmi sudah bertindak terlalu jauh " Kata Kuasa Hukum.

Kuasa hukum meminta pemerintah harus cepat melihat permasalahan ini. Karena jika pelaksanaan Pemilukada telah dilakukan dan negara sudah mengeluarkan uang sedemikian banyak, jika nanti terjadi pembatalan akibat konspirasi politik terhadap Mesakh Manibor, Maka jelas akan terjadi kerugian negara.

"Kami meminta KPUD Papua dan KPU RI memperhatikan persoalan ini jika mereka tak perhatikan dan terjadi kesalahan itu, maka mereka harus bertanggung jawab sudah merugikan keuangan negara karena Pilkada harus di ulangi lagi" tegasnya.

Sementara itu, petikan surat pengantar MA kepada Pengadilan Negeri, adalah menunggu Putusan Perkara. Karena putusan Pengadilan Negeri adalah Bebas Murni, maka MA hanya mengeluarkan surat Pengantar menunggu Putusan. Artinya menurut Kuasa Hukum, jelas MA belum memutuskan apapun. Jadi secara defakto, Putusan SK KPU Sarmi itu bisa batal demi hukum.
"Kita berharap wasit tetap menjadi wasit dan Pemain tetap menjadi pemain. Artinya kami berharap Pemilukada di Kabupaten Sarmi bisa ditunda untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan ini." Katanya.

Upaya menggagalkan pencalonan Bupati Mesakh Manibor secara sporadis ini telah mencerminkan buruknya proses Pemilukada dan penegakan hukum yang berjalan di Kabupaten Sarmi, Papua.
"Oleh karena itu, kami, dari TIM KOALISI SARMI BERSATU dan Timses Cabup nomer urut 2 beserta Tim Pengacara Mesakh Manibor meminta KPU dan Pemerintah menunda pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sarmi" pungkasnya. (Ahyar)
Penulis:

Baca Juga