Pihak yang Inginkan RUU KUHP adalah Pihak yang Tak Ingin Politik di Indonesia Stabil

Jakarta, Akuratnews.com - Aksi demonstrasi di Indonesia menolak RUU KUHP memanaskan suhu politik tanah air. Penolakan keras datang dari Mahasiswa yang didukung para Pelajar STM dan segenap rakyat.

Patut diduga, pihak-pihak yang menginginkan adanya revisi KUHP adalah pihak yang tidak menginginkan stabilnya politik di bumi Nusantara ini. Lantas siapakah pihak yang menginginkan revisi KUHP tersebut?

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi menduga pihak yang menginginkan RUU KUHP segera disahkan adalah pihak yang tidak menginginkan kestabilan politik di tanah air.

"Lihat saja, RKUHP belum disahkan pihak luar negeri seperti AS dan Australia sudah mengeluarkan travel warning untuk warga negaranya yang akan berkunjung ke Indonesia," ujar Ari lansir situs nasional, Jumat (27/9/2019).

Ari menduga pihak yang dimaksud juga mendompleng demo mahasiswa yang pada dasarnya punya kemurnian menyuarakan penolakan terhadap RKUHP dan RUU KPK.

"Saya menganggap aksi pendomplengan gerakan aksi-aksi mahasiswa semakin menambah ruwetnya persoalan yang dihadapi oleh Jokowi akhir periode pertama kepemimpinannya," ucap Ari.

Meski demikian, pembimbing disertasi S-3 di pasca sarjana Universitas Padjajaran ini optimistis Presiden Jokowi dapat menghadapi apa yang terjadi, jika bijaksana dalam mengambil keputusan. Langkah bersikap bijak sangat penting, agar tidak memperkeruh keadaan.

"Karena apa pun juga bakal dimanfaatkan menjadi tambahan energi bagi pihak-pihak yang memang tidak suka dengan rezim Jokowi," pungkas Ari.

Diketahui, Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affais and Trade (Departemen Hubungan Luar Negeri dan Perdagangan) sempat memperbaharui travel advice atau himbauan perjalanan bagi warganya yang berkunjung ke Indonesia.

Salah satunya karena adanya rencana Revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP). Travel advice tersebut dikeluarkan pada Jumat (20/9/2019) lewat situs resmi pemerintah Australia, Smartaveller.gov.au.

Dalam situs itu, tertulis kemungkinan turis Australia terkena resiko penjara atau denda saat berwisata di Indonesia. Meskipun tetap dituliskan aturan undang-undang baru berlaku dua tahun setelah disahkan.

Beberapa detail yang difokuskan oleh pemerintah Australia bagi warganya yang ingin berwisata ke Indnesia, terkait RKHUP adalah: seks di luar nikah, termasuk bagi hubungan sesama jenis, tinggal bersama di luar stastus nikah, tindakan tak senonoh di tempat umum, menghina presiden, wakil presiden, agama, simbol negara dan institusi, menggangu ideologi pancasila. (*)

Penulis:
Editor:Ahmad Ahyar

Baca Juga