Opini

Pilkada Serentak Saat Pandemi

Akuratnews.com - Tak terasa pandemi covid-19 masih bertahan di Indonesia. Bahkan grafiknya terus meningkat dengan korban kian bertambah. Ini terjadi semenjak adanya kebijakan era new normal life. Ditambah pula menurunnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Namun, adanya kondisi yang menyedihkan tidak membuat gentar pemerintah untuk melanjutkan pilkada tahun ini. Iya, tahun 2020 akan menjadi saksi penyelenggaran Pilkada serentak untuk keempat kalinya setelah pelaksanaan tahun 2015, 2017, dan 2018. Pilkada ini akan diikuti 270 daerah terdiri dari 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten. Rencana awal akan diselenggarakan tanggal 23 September, tetapi

Semula Pilkada 2020 akan berlangsung tanggal 23 September. Tetapi karena ada pandemi covid-19, maka pilkada akan dilaksanakan 9 Desember mendatang. Artinya, mundur tiga bulan dari jadwal yang telah ditentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menyatakan pilkada tetap dilaksanakan karena demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih (kompas.com, 21/09/2020).

Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020, pelaksanaan pilkada harus menerapkan protokol kesehatan tanpa mengenal warna zonasi wilayah. Jika ada pelanggaran, maka dikenakan sanksi tegas. Dikarenakan penyelenggaraan pilkada tak harus menunggu pandemi berakhir, sebab tak ada seorang pun yang mengetahui.

Pemerintah berkaca pada beberapa negara yang menyelenggarakan pilkada saat pandemi, seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Maka, inilah momentum yang tepat untuk menampilkan cara-cara dan inovasi baru bagi masyarakat bersama untuk bangkit bersama. Jadikan pilkada sebagai ajang adu gagasan, adu berbuat, dan bertindak untuk meredam dan memutus rantai penyebaran covid-19.

Keputusan pemerintah ini tentu menuai kontra di tengah masyarakat. Misalnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyarankan penundaan pilkada serentak 2020. Dikarenakan menilai angka penularan Covid-19 masih tinggi. Selain itu, ahli epidemiologi Universitas Indonesia, Iwan Ariawan mengatakan adanya pilkada tentu tak lepas dari pelaksanaan kampanye terbuka secara langsung yang berpotensi meningkatkan risiko penularan covid-19. Ini dibuktikan ketika pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah pada 4-6 September kemarin, terjadi pelanggaran protokol kesehatan di 243 dari 270 daerah yang menggelar pilkada (tempo.co, 21/09/2020).

Berdasarkan data tersebut, masikkah pemerintah menyelenggarakan pilkada tahun ini? Tidakkah dipikirkan dengan matang risiko kematian akan mengintai keselamatan petugas dan pemilih akibat covid-19?

Sungguh bayang-bayang ketakutan akan tersirat di benak panitia KPU dan masyarakat. Dikarenakan jumlah kasus korona tak kunjung melandai hingga saat ini, bahkan ada wilayah yang dinyatakan zona merah juga semakin bertambah. Kemudian, persiapan pelaksanaan Pilkada di masa pandemi dinilai juga belum matang, melihat persiapannya yang singkat dan terburu-buru, terutama soal anggaran.

Diketahui KPU mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun, DKPP sebesar Rp 39 miliar, dan Bawaslu sebesar Rp 478 miliar. Biaya yang fantastik untuk persiapan pilkada. Namun, hal ini tak sejalan dengan utang luar negeri yang meningkat. Sehingga rakyat semakin tercekik dan hidup semakin sulit.

Belum lagi ada potensi tingginya golput, mengingat dalam kondisi normal saja tak bisa dihindari. Partisipasi masyarakat yang rendah justru akan meningkatkan politik transaksional yang menjelma menjadi bantuan sosial covid-19. Tak heran nantinya para calon kepala daerah akan memanfaatkan situasi ekonomi rakyat yang melemah akibat pandemi untuk mendapatkan dukungan pemilih.

Momen pilkada di tengah pandemi diputuskan agar kroni penguasa tidak kehilangan kesempatan duduk di kursi kuasa. Seperti yang disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Mikhael Raja Muda Batanoa, ia menyatakan pelaksanaan pilkada 2020 yang berlangsung di tengah pandemi Covid-19 akan menguntungkan oligarki politik. Termasuk juga petahana dan calon-calon baru yang punya kekuatan uang dan logistik (elshinta.com, 23/6/2020).

Pilkada 2020 jika tetap diselenggarakan akan sangat berat, sulit, dan mahal. Ditambah lagi, tak sedikit yang mengkritik bahwa mekanisme demokrasi (pilpres dan pilkada) justru mengekalkan adanya perampokan kekayaan negara dan penyengsaraan nasib rakyat. Demokrasi yang digadang-gadang oleh pemimpin negeri justru dianggap oleh Rizal Ramli (Mantan Menteri ekonomi) sebagai demokrasi kriminal. Demokrasi Indonesia merupakan demokrasi kriminal karena mengikuti sistem politik di Amerika Serikat (muslimahnews.id, 26/07/2020).

Contohnya, Rizal Ramli mengaku pernah ditawari untuk menjadi presiden, tetapi ia tidak sanggup karena harus mengeluarkan biaya hingga Rp 1,5 triliun. Dana triliunan rupiah itu harus dikeluarkannya untuk membayar 3 partai pendukung. Masing-masing partai Rp 500 miliar.

Inilah fakta buruknya perjalanan demokrasi melahirkan pemimpin di negeri ini telah diketahui publik. Lalu, memaksakan pilkada tetap terselenggara dengan biaya mahal, ancaman penularan pandemi covid-19 juga tak mungkin dapat dihindari. Rakyat menjadi korban kembali atas kebijakan pemerintah ini.

Hakikatnya sistem demokrasi menempatkan kekuasaan di tangan rakyat, telah menghasilkan simbiosis mutualisme antara berbagai kepentingan. Penguasa mendapatkan modal besar dari pengusaha untuk berkuasa. Setelah berkuasa, maka akan banyak proyek bagi pengusaha tersebut sebagai imbalannya. Inilah dinamakan politik transaksional yang menerapkan konsep rulling party (partai berkuasa). Konsep tersebut justru tak dikenal dalam Islam juga tidak akan ada dalam Khilafah.

Khilafah mengatur partai polik pengusung takkan merasa sia-sia, karena tugasnya menjalankan hukum syara’. Partai bertujuan mengantarkan Khalifah dan beberapa pejabatnya untuk menduduki posisi tertentu agar menerapkan Islam secara kaffah. Tugasnya mengoreksi kebijakan Khalifah dan para pejabatnya, jika melakukan penyimpangan hukum syara’.

Khalifah dan para pejabat publiknya akan menjaga jarak yang sama, dengan seluruh rakyatnya, baik dengan partai pengusungnya maupun bukan. Dengan begitu, tidak ada hubungan balas jasa atau balas dendam.

Sebab semua pihak, baik penguasa maupun rakyat, tunduk terhadap hukum syara. Bukan kepentingan pribadi, kelompok atau partai. Inilah esensi dari kedaulatan di tangan syara. Dengan cara ini tradisi transaksi dalam sistem politik demokrasi tidak akan terjadi dalam Khilafah.

Wallahu'alam bi shawab.

Penulis: Citra Ningrum

Baca Juga