Pilkada Tolikara Masih Diwarnai Kecurangan

Jakarta, Akuratnews.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tolikara, Papua hingga saat ini masih berproses di Mahkamah Konstitusi (MK). Meski telah dilakukan pemilihan suara ulang (PSU), Pilkada Tolikara disinyalir masih diwarnai kecurangan.

Dalam keterangan tertulisnya, Minggu (16/7/17), mantan anggota Bawaslu RI Nasrullah menjelaskan mengenai duduk persoalan pada Pilkada Tolikara yang masih berproses di MK.

"Pada pembacaan Putusan Sela pada Senin, 3 April 2017, MK telah memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua dalam waktu paling lama 60 hari kerja setelah putusan ini diucapkan untuk melakukan PSU di semua TPS di 18 distrik yaitu, distrik Bewani, Biuk, Bokondini, Bokoneri, Bogonuk, Kanggime, Kembu, Kuari, Geya, Giliubandu, Goyage, Gundagi, Lianogoma, Nabunage, Nunggawi, Tagime, Umagi, dan Telenggeme," kata Nasrullah yang juga koordinator Perhimpunan Advokasi Pemilu dan Konstitusi Indonesia.

KPU Kabupaten Tolikara melaporkan hasil PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara 2017 di 18 distrik, Kamis (6/7) di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Laporan tersebut sebagai tindak lanjut Putusan Sela yang dijatuhkan MK dalam perkara Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 tersebut.

"KPU Pusat dan KPU Kabupaten Tolikara menyatakan telah melaksanakan PSU pada 17 Mei 2017. Adapun rekapitulasi pada tingkat kabupaten digelar pada 24 Mei 2017 yang sebelumnya dijadwalkan pada 23 Mei 2017, tapi tertunda dan akhirnya baru bisa dilaksanakan 24 Mei 2017," tuturnya.

Tiga pasangan calon bupati – wakil bupati sebagai peserta pilkada adalah Paslon Nomor Urut 1 Usman Wanimbo dan Danus Wanimbo, Paslon Nomor Urut 2 Amos Yikwa dan Robeka Enembe, dan Paslon Nomor Urut 3 John Tabo dan Barnabas Weya.

Dalam sidang MK, saat penyampaian laporan hasil PSU, Bawaslu RI menjelaskan tim Bawaslu sempat mengalami hambatan saat pelaksanaan PSU di Distrik Geya, tim Bawaslu juga menemukan adanya Kotak Suara yang berisi surat suara dibagi 2.

"Usai melakukan pengawasan PSU, tim Bawaslu dihadang oleh sejumlah massa bersenjata tradisional meski akhirnya massa tersebut dapat dibubarkan oleh Kepala Distrik Geya. Serta Bawaslu Provinsi Papua ada mengakui pengusiran saksi Pemohon pada 18 Distrik saat Pemungutan Suara Ulang dan tidak membentuk Pengawas Pemilu Lapangan karena keterbatasan anggaran," terangnya.

Kejadian lainnya, lanjut Nasrullah, saat pendistribusian logistik ke Distrik Geya yang dikawal oleh aparat keamanan, Bawaslu Provinsi Papua, dan panwas distrik, terjadi pergerakan massa dengan membawa senjata tajam. Namun tidak sampai terjadi pertikaian.

Pada saat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, tim supervisi Bawaslu dan panwas distrik menemukan adanya perampasan formulir model C-1 oleh Ketua DPRD Kabupaten Tolikara di Distrik Biuk.

Di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi juga terungkap adanya Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Data Pengguna Hak Pilih dalam DPT tidak ada dasar hukumnya (patut diduga palsu).

Data yang terdapat di dalam DB1 KWK penetapan hasil terdapat ketidaksesuaian dengan DPT yang ditetapkan oleh KPU Tolikara sebagaimana SK KPU Tolikara No.33 ttg Penetapan DPT, tahun 2016.

"Perlu diketahui pada saat PSU pengguna hak pilih 100% DPT artinya seluruh pemilih dalam DPT menggunakan hak pilihnya. Tidak ada pemilih pindahan (DPPh), tidak ada yang menggunakan E KTP dan Surat Keterangan.
Analisis," ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Nasrullah, berdasarkan fakta persidangan di MK, bahwa sekalipun dilaksanakan PSU, tapi masih terjadi juga kecurangan berupa manipulasi, intimidasi, dan kekerasan yang menguntungkan calon tertentu.

"Kecurangan yang dilakukan pihak-pihak yang menguntungkan pasangan calon tertentu berupa manipulasi daftar pemilih tetap, pencoblosan surat suara oleh pihak-pihak yang tidak berhak seperti penyelenggara dan tim sukses mencoblos sendiri surat suara untuk paslon tertentu, tidak melaksanakan pemungutan suara di TPS sebagaimana diatur undang-undang dan Peraturan KPU, dan memanipulasi hasil penghitungan dan rekapitulasi suara," tambahnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, Perhimpunan Advokasi Pemilu dan Konstitusi Indonesia meminta, pertama, kepada Bawaslu akan mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan perolehan suara PSU di 18 Distrik di Kabupaten Tolikara, Papua, dinyatakan tidak sah atau nol karena PSU tetap diwarnai kecurangan.

"Kedua, kami juga meminta kepada MK agar mengabaikan hasil perolehan suara PSU karena para pihak yang terlibat Pilkada masih melakukan kecurangan," katanya.

Sementara permintaan ketiga ialah meminta kepada MK mendiskualifikasi pasangan calon yang terbukti melakukan kecurangan pada PSU di 18 Distrik di Kabupaten Tolikara, Papua. (Maria)

Penulis:

Baca Juga