oleh

Pimpinan DPD Minta Larangan Fungsionaris Parpol Nyaleg Dicabut

Jakarta, Akuratnews.com – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menilai Mahkamah Konstitusi (MK) telah melanggar Pasal 28I UUD 1945 terkait syarat calon anggota DPD RI. Hal itu terkait putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang fungsionaris partai menjadi calon anggota DPD dalam Pemilu 2019.

“DPD RI prihatin terhadap ketidakpastian hukum yang terjadi akibat pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi,” ujar Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono di Jakarta, Kamis (20/9/2018) malam.

Perintah MK tersebut menurutnya merupakan putusan Ultra Petita dan melanggar pasal 28I UUD 1945, yakni tidak boleh ada hukum yang berlaku surut.

Dalam Pasal 28I ayat (1) menyebutkan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Atas dasar itu, Nono menyatakan pihaknya tidak percaya dengan kesungguhan MK untuk menjaga tegaknya pelaksanaan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Rencananya, DPD akan melakukan tindakan hukum untuk menghentikan pelanggaran konstitusi dengan melaporkan oknum Hakim Konstitusi ke dewan etik MK.

Nono juga mengungkapkan DPD akan menggunakan hak politik untuk mengusulkan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan KPU tidak perlu mematuhi putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018.

Pasalnya, pertimbangan MK yang memerintahkan KPU untuk melakukan suatu tindakan tertentu dinilai telah melampaui kewenangan. “Pertimbangan seperti itu (MK memerintahkan KPU menolak calon anggota DPD berlatar belakang fungsionaris partai) tidak perlu dipatuhi oleh KPU,” kata Yusril. (Ysf)

Komentar

News Feed