Pj Sekda Kalteng Pimpin Rakor Masalah Tanah Tumpang Tindih di Kotawaringin Timur

Pj Sekda Kalteng didampingi sejumlah pejabat Pemprov Kalteng saat mengikuti rapat virtual. (foto: repro asefmmckalteng)
Pj Sekda Kalteng didampingi sejumlah pejabat Pemprov Kalteng saat mengikuti rapat virtual. (foto: repro asefmmckalteng)

AKURATNEWS - Menanggapi masalah tumpang tindih pemanfaatan ruang di Kabupaten Kotawaringin Timur, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah H Nuryakin MSi, siang tadi (Rabu, 27/10), menggelar rapat bersama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur(Pemkab Kotim).

Pj Sekdaprov, melaksanakan rapat secara virtual tersebut, dari ruang Rapat Bajakah II, Kantor Gubernur Kalteng, didampingi sejumlah pejabat terkait di jajaran Pemprov Kalteng.

Nampak hadir antara lain Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov Kalteng Andy Arsyad, Kepala Bappedalitbang Prov Kalteng Ir Yuren S Bahat MT MM, Kepala Dinas Kehutanan Prov Kalteng Sri Suwanto dan Kepala Dinas ESDM Prov Kalteng Ermal Subhan.

Rapat tersebut adalah dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 018/DPUPRPRKP-TR/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 perihal Konsultasi dan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan PITTI, serta dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah dan Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Dalam rapat tersebut disampaikan akar permasalahan Tumpang Tindih IGT yaitu tumpang tindih sawit pada tatakan yang belum selaras.

Menurut Sekda, pola penyelesaian tumpang tindih ada beberapa opsi. Yang pertama; dilakukan pengecekan terhadap tanaman sawit di lokasi tersebut, apakah penanamannya sebelum terbitnya Perda RTRWK.

Kedua; dalam hal tanaman tersebut ditanam sebelum terbitnya Perda, maka akan dilakukan penyesuaian peta pola ruang pada waktu peninjauan kembali RTRWK menyesuaikan dengan RTRWP.

Dan terakhir; dalam hal tanaman tersebut ditanam setelah terbitnya perda, maka akan dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan RTRWP diperbaiki menyesuaikan dengan RTRWK.

Selanjutnya 1 2
Penulis: Iwan Prast

Baca Juga