PKS: Kerugian Pertamina 11,13 T Berimbas ke Masyarakat

Jakarta, Akuratnews.com - Pertamina tidak menyiapkan sistem manajemen krisis, sehingga perusahaan minyak negara itu merugi sangat besar. Selama semester I 2020 atau di tengah penyebaran virus corona, tercatat Pertamina mengalami rugi bersih sebesar US$767,91 juta setara Rp11,13 triliun (mengacu kurs Rp14.500 per dolar AS).

Pada periode yang sama tahun lalu, perseroan berhasil meraup laba sebesar US$659,95 juta, atau Rp9,56 triliun.

Terkait kerugian itu, Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman membeberkan tiga alasan kerugian yang diderita Pertamina.

Pertama, terjadinya penurunan harga minyak mentah dunia. Kedua, penurunan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri hingga mencapai 30% saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Ketiga, pergerakan nilai tukar dollar yang berdampak pada rupiah sehingga terjadi kerugian selisih kurs di Pertamina.

Sementara itu menyinggung penggunaan Bahan BBM beroktan rendah di bawah 91, yaitu Premium dan Pertalite, Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama Pretamina  menjelaskan bahwa Pertamina tengah melakukan peninjauan. Peninjauan dimaksudkan sebagai upaya perusahaan dalam mendukung rencana pemerintah untuk menekan emisi gas rumah kaca sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017.

"Pada peraturan tersebut diisyaratkan bahwa gasoline yang dijual minimum RON 91, artinya ada dua produk BBM yang kemudian tidak boleh lagi dijual di pasar yaitu Premium (88) dan Pertalite (90)," kata Nicke dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII, Senin (31/8/2020).

Menyoal rencana Pertamina yang kabarnya bakal menghapus BBM jenis Premium dan Pertalite, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI bidang Industri & Pembangunan, Dr H Mulyanto menilai, bahwa rencana Pertamina untuk menghapuskan kedua jenis BBM tersebut, secara serta-merta akan memberatkan rakyat, yang masih menanggung beban pandemi Covid-19.

"Ini adalah program yang tidak tepat waktu. PKS menolak program-program Pemerintah yang hanya akan memberatkan rakyat yang tengah menderita, baik secara kesehatan maupun ekonomi sekarang ini." Ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima akuratnews.com, Rabu (2/9/2020).

Mulyanto membeberkan saat rapat dengar pendapat antara Komisi VII DPR RI dengan Dirut Pertamina pada (30/8/2020). Saat itu disampaikan oleh Direksi Pertamina, bahwa terjadi penurunan permintaan Premium dan terjadi peningkatan permintaan Pertalite dan Pertamax selama tahun 2020, termasuk pada masa pandemi sekalipun. Data ini digunakan sebagai dasar empiris dan kabar baik, bahwa penghapusan program Premium dan Pertalite dapat dilakukan.

Namun data yang disampaikan Direksi Pertamina menurut Mulyanto sebagaimana yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Dikatakannya bahwa permintaan terhadap Premium itu tetap tinggi.

"Jadi yang terjadi bukanlah permintaan yang turun, tetapi tepatnya adalah supply yang dibatasi. Kalau supply dilepas, tanpa kontrol ketat, permintaan pasti akan naik. Karena pada prinsipnya masyarakat masih membutuhkan BBM yang murah. Tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat masih sebatas itu." Pungkas Mulyanto.

Mulyanto menegaskan, bahwa sesuai dengan peraturan global dan dalam negeri seperti dalam Paris Agreement 2015, standar EURO 4, serta Permen KLHK No. 20 tahun 2017 terkait dengan BBM bersih tidak bisa serta-merta diterapkan di Indonesia.

"Apalagi sekedar latah dan gengsi dengan Negara-negara di Eropa, yang sudah maju. Logika BBM bersih dan logika BBM murah ini adalah dua hal yang tidak bisa dipertentangkan. Karena masyarakat juga akan senang menggunakan BBM bersih, karena akan bermanfaat bukan hanya untuk lingkungan hidup tetapi juga pada mesin kendaraan mereka, selama harganya terjangkau. Namun, kalau harus memilih antara BBM bersih dan BBM murah, di lapangan yang terjadi adalah masyarakat lebih memilih BBM murah." Sambung Mulyanto menyoal BBM baik dan murah terkait logika lingkungan yang baik.

Dari data yang ada, Mulyanto mengatakan hanya segelintir negara di dunia yang masih menggunakan BBM dengan RON dibawah 90 seperti Premium (RON 88) dan Pertalite (RON 90), yakni 7 negara seperti: Banglades, Colombia, Mesir, Indonesia, Mongolia, Ukraina, dan Uzbekistan.

"Kalau kita lihat PDB Negara tersebut rata-rata di kisaran angka di bawah 4.000 USD/kapita. Karenanya Pertamina harus harus hati-hati dalam mengimplementasikan program BBM bersih ini. Karena bagi masyarkat, ketika Premium dan Pertalite dicabut, maka yang tersisa adalah Pertamax. Itu artinya adalah kenaikan harga BBM bagi kebutuhan harian mereka. Ketika harga BBM dunia anjlok, Pertamina tidak menurunkan harga BBM domestik. Namun sekarang malah naik. Dimana logikanya?" Tutup Mulyanto.

Penulis: Alamsyah

Baca Juga