PKS Nilai Kemendagri ‘Menyelundupkan’ Data Pemilih

Sekjen PKS Mustafa Kamal di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (17/10/2018). Foto: Rahmi/Akuratnews.com
Sekjen PKS Mustafa Kamal di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (17/10/2018). Foto: Rahmi/Akuratnews.com

Jakarta, Akuratnews.com - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal menyebut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan pelanggaran prinsip.

Pasalnya, Kemendagri baru menyerahkan 31 juta data pemilih tambahan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah KPU menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2019 mendatang.

"Seharusnya Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) itu sudah final sebelum DPT diketok palu," ujarnya kepada wartawan di Kantor KPU, Jl. Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (17/10/2018).

Ia menyayangkan hal itu terjadi. Apalagi kata dia, saat proses pengambilan keputusan DPT, Wakil Kemendagri turut hadir. "Bukan hanya menyesalkan tapi ada hal yang bisa menyebabkan pelanggaran hukum," pungkas Kamal.

"Kenapa kemendagri seperti 'menyelundupkan' data belakangan. Ini yang mendatangkan satu krisis menurut saya yang bisa menuju ketidakpastian hukum," sambung dia.

Sebelumnya, Kemendagri telah mengajukan DP4 berjumlah 196 juta daftar pemilih. Dimana dari 196 juta tersebut, 185 juta diantaranya ditetapkan sebagai DPT.

Oleh karena itu, Kamal yang juga anggota DPR RI ini berharap agar Kemendagri bisa lebih terbuka dan transparansi apalagi menyangkut daftar pemilih untuk Pemilu 2019. (Rhm)

Penulis:

Baca Juga