PKS Pertanyakan Tafsir Pemerintah Soal Pembatalan UU Cipta Kerja

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto

AKURATNEWS - Anggota Badan Legislasi DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah jangan membuat tafsir sendiri terkait putusan MK tentang pembatalan UU Cipta Kerja.

Pemerintah harusnya menghormati dan mengikuti amar putusan MK secara utuh dan tidak memaksakan kehendak untuk tetap menjalankan UU Cipta Kerja (Ciptaker) tersebut.

Mulyanto menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa UU Ciptaker saat ini masih berlaku karena tidak ada satu pasal pun yang dibatalkan, tidak seluruhnya tepat.

“Saya tidak sependapat dengan penafsiran Pemerintah tersebut. Kita perlu cermat dan utuh dalam membaca teks keputusan MK dimaksud," kata mantan anggota Panitia Kerja UU Ciptaker dari PKS tersebut.

Mulyanto menjelaskan amar MK sudah sangat jelas minta kepada pembentuk UU untuk mereview dan merevisi UU Ciptaker secara materiil saat melakukan proses pembentukan kembali UU Ciptaker secara formiil.

Selain itu, MK memerintahkan Pemerintah untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas bagi masyarakat, untuk menghindari dampak yang lebih besar dari pemberlakuan UU Ciptaker.

Ini artinya, secara tersirat, ada masalah dengan pasal-pasal UU Ciptaker secara materiil.

Alasannya adalah pertama putusan MK yang ada adalah bersifat formiil. MK tidak tidak atau belum melakukan uji materiil terhadap UU Ciptaker.

Selanjutnya 1 2 3
Penulis: Wahyu Wicaksono

Baca Juga