Plt Kepala BPN Kabupaten Bogor Diduga Gelapkan Sertifikat Tanah Warga

Ilustrasi Sertifikat Tanah

Cibinong, Akuratnews.com – Seorang warga bernama Narsun Popo yang tinggal di Komplek Kemang Pratama 5 Jl.Kemang IV No.BJ 15 Bekasi, meradang ketika berkas sertifikat yang diurusnya ditahan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor Abdul Wajah Gadjar.

Ia menilai Plt Kepala BPN Kabupaten Bogor, Aw Gadjar diduga menggelapkan berkas sertifikat miliknya. Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3446 dengan luas lahan 3268 m di Kampung Cikuda RT 33 RW 34 Desa Bojongnangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, yang dibelinya dari salahsatu warga setempat.

“Keterangan Kepala Plt BPN, Alasan tidak diberikan sertifikat karena adanya laporan dari pegawai desa setempat, bahwa ada pemalsuan tanda tangan RT RW. Dan ini hanyalah  isu yang diterima, padahal Plt Kepala BPN sudah tandatangan sertifikat itu,” kata Narsun Popo kepada Akuratnews.com, Senin. (06/02/2017).

"Menurut Narsun Popo, sebagai pemegang sertifikat SHM nomor 3446 Luas 3268 M tersebut merasa keberatan,Sebab pelapor dianggap bukan pihak yang terkait dan surat laporan pun tidak bisa dibuktikan.

“Alasannya yang tidak masuk akal,Tanpa surat tertulis, hanya melalui lisan saja, Saya tanya kepala BPN? Pasal berapa dalam hukum agraria pertanahan, dia bisa menahan sertifikat seseorang, dan kepala BPN belum bisa menjawab, kenapa 1 berkas dikasih sementara 2 berkas ditahan, ini kenapa?” tambahnya.

Dengan sikap Kepala Plt BPN  seperti itu, maka pihaknya semakin heran melihat jawaban yang  tidak masuk akal, Karena saya balik nama dari sertifikat.

“jadi tidak ada hubungannya dengan RT RW ataupun penggarap,Untuk itu posisi sekarang SHM sudah selesai balik nama, kemudian yang tanda tangan juga pak AW Gadjar, Kok ada pejabat dengan seenaknya mengambil keputusan tanpa memikirkan kerugian dari pembeli, Kan sebelum ditandatangan SHM-nya juga sudah dicek,” keluhnya.

Seandainya ada pemalsuan tanda tangan RT/RW, lanjut Popo, itu pun bukan wewenang Plt Kepala BPN Kabupaten Bogor, untuk mencampuri isu, Karena sampai berita ini ditulis pihak RT/RW sendiri tidak ada merasa pernah laporan ke pihak kepolisian.

“Jika ada, pasti ada laporan kepolisinya,Ini sungguh tanda tanya besar,  kok Plt Kepala BPN sekarang beraninya menahan sertifikat orang yang sudah di tandatangan pihak BPN. Sebenarnya perlu dipertanyakan alasan yg tepat seperti apa?,” bebernya.

Menanggapi hal ini, Plt Kepala BPN Kabupaten Bogor, AW Gadjar berkilah jika semua itu akan diselesaikan dalam waktu dekat melalui mediasi.

“Kan mau di mediasi, dan saya sudah perintahkan Kasi SKP , dalam waktu yg tidak lama. Jadi, pemilik harus tahu permasalahannya , tahu proses operalih garapannya. Disitu tindak pidana pemalsuan oleh oknum, terhadap tanda tangan RT dan RW , tanyakan saja terhadap pelaku awal,” katanya singkat melalui pesan singkat whatsapp. (Toro)

Penulis:

Baca Juga