Polda Kepri Turun Tangan, Sengketa Tanah Kampung Melayu Bintan Rampung

Riau, Akuratnews.com - Dugaan penyerobotan sebidang tanah oleh sejumlah oknum yang terjadi di di Jalan Kampung Melayu, tepatnya di samping PLTU Galang Batang, Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau akhirnya bisa dituntaskan.

Dugaan adanya mafia tanah dalam aksi penyerobotan tanah di lokasi tersebut dilaporkan oleh pemilik lahan tersebut ke pihak berwajib.

Dan akhirnya di awal Februari lalu, penyidik Polres Bintan, Polda Kepulauan Riau (Kepri) membantu proses pengembalian tanah tersebut ke pihak yang berhak yakni pemiliknya.

Seperti dijelaskan, kuasa hukum pelapor, M. Fattah Riphat dari kantor hukum RIS & Associates, dasar dilakukan pengembalian batas oleh BPN ini adalah berdasarkan permintaan Polda Kepri atas dasar adanya laporan dari pemilik tanah yang diduga menjadi korban dugaan tindak pidana penyerobotan lahan yang dilakukan oleh mafia tanah

"Informasi warga sekitar, lahan tersebut telah diperjualbelikan sehingga adanya dugaan permainan yang dilakukan oknum mafia tanah," ujar Fattah kepada wartawan, baru-baru ini.

Fattah menambahkan, kronologi kejadian yang dilaporkan adalah beberapa orang laki-laki tidak dikenal datang ke lokasi lahan milik pelapor dan melakukan tindakan meratakan jalan dengan menebang pohon-pohon, membangun bangunan dan menimbun lokasi.

Namun ketika pelapor, sebagai pemilik lahan datang, langsung dihadang dan tidak diperbolehkan masuk dan berdasarkan informasi warga setempat, lahan tersebut sudah diperjualbelikan dan sudah menjadi milik orang lain.

“Kejadian ini kami laporkan ke Polda Kepri agar menjadi terang, karena sampai saat ini kami pun belum mengetahui siapa aktor intelektual dibalik semua ini. Kami berharap agar secepatnya terungkap aktor dibalik penyerobotan tanah ini,” tegas Fattah.

Saat pengukuran ini pun pelapor bingung karena lahannya yang penuh dengan pohon telah rata dengan tanah dan sebagian sudah dibangun bangunan.

“Klien saya tiba-tiba mendapat informasi lahannya diperjualbelikan dan di ambil alih oleh orang lain. Ini negara hukum, segala tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Saya yakin bahwa pemerintah, terutama instansi terkait pun pasti mendukung dalam upaya tindakan pemberantasan mafia tanah. Malah saya baca di media bahwa pihak kementerian ATR sudah membentuk tim sapu bersih mafia tanah,” tambah Fattah.

Ia berharap, atensi atau perhatian serius dari pihak terkait dapat segera membuat kasus ini menjadi terang. Dan ke depannya tidak ada lagi aksi penyerobotan tanah yang diduga dilakukan oleh oknum mafia tanah.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi

Baca Juga