Polemik dr. Reisa, SK Pengangkatan Jadi Pertanyaan

dr. Reisa Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, yang juga seorang public figure. (Istimewa)

Jakarta, Akuratnews.com – Pro kontra yang timbul dari status Juru Bicara Gugus Tugas yang menyandung nama dr. Reisa masih bergulir. Keberadaan dr. Reisa berada di garda tugas penekanan penyebaran Covid-19 di tanah air, menjadi polemic mengingat selain sebagai tenaga medis yang mencantumkan nama dokter dalam namanya, tentu menjadi ketetapan bagaimana seorang dokter memiliki kode etik yang harus dipenuhi dalam setiap tindak tanduknya, terlebih di hadapan masyarakat.

Namun, di tengah pro kontra yang ada dalam wawancara redaksi akuratnews.com dengan beberapa narasumber terkait, salah satunya dengan Anggota Ombudsman Alvien Lie mengatakan, terkait dr. Reisa pertama pihaknya perlu kejelasan status di gugus tugas yang bersangkutan. Apakah dr. Reisa sebagai pekerja kontrak atau sebagai pegawai dari instansi terkait gugus tugas, karena perpaduan dari gugus tugas merupakan berbagai instansi.

“Dan kelihatannya dr. Reisa didrop dari Kominfo dan itu perlu dijelaskan. Tetapi sampai saat ini SK pengangkatan dan penunjukkan dia pun tidak ada. Nah ini aneh. Sebab sebagai juru bicara lembaga pemerintahan seperti Gugus Tugas, apapun yang diucapkan dan disampaikan itu adalah untuk dan atas nama pemerintah, jadi legalitasnya harus ada dulu. Kalau legalitasnya ada, apakah yang bersangkutan itu patut masih menjadi bintang iklan,” terangnya melalui sambungan telepon seluler, Sabtu (20/6).

Lebih jauh, dia menjelaskan jika memang dr. Reisa sebagai bintang iklan, dibayar untuk sekaligus menjadi juru bicara atau bagaimana. “Jadi kita lihat dulu landasan hukumnya itu, pengangkatannya bagaimana, kesepakatannya bagaimana. Menjadi juru bicara, SK itu penting. Dari SK itu akan kelihatan, tugasnya apa, kewajibannya apa, tanggung jawabnya apa, haknya apa, kewenangannya apa karena diatur semua di sana. Kalau SK tidak ada, saya bilang tidak tertib administrasi. Kita juga perlu tahu profesioanalismenya bagaiamana. Kita harus berlaku adil. Kalau memang ada lowongan itu harusnya proses seleksinya terbuka. Siapapun boleh mendaftar,” paparnya.

“Ini bagian tertib administrasi karena gugus tugas dibiayai APBN jadi harus akuntable dan transparan. Kalupun dr. Reisa itu sebagai relawan membantu tidak digaji dan tidak mendapatkan failitas apa-apa, baik kita berterima kasih padanya. Tetapi harus ada SK nya. Karena kalau ini boleh untuk satu tentu harus berlaku untuk semua,” tambahnya.

Selanjutnya 1 2
Penulis:

Baca Juga