Polemik finggerprint DPRD Kabupaten Malang Dinilai Melanggar Hukum

Kabupaten, Akuratnews.com - Terkait polemik pemasangan fingger print yang berada di gedung DPRD Kabupaten Malang, mengundang komentar dari sejumlah pihak.

Salah satunya Man Sang panggilan akrab Abudrahman Sang S.sos, M.Si. Wakil Ketua Lembaga Peneliti dan Pengabdian Masyarakat STIE Tribuana kepada awak media mengatakan "jika Hal tersebut adalah bentuk proteksi diri yang berlebihan" katanya.

"Namanya dewan perwakilan rakyat daerah, dipilih oleh rakyat, menjalankan amanat rakyat, berjuang untuk memenuhi kebutuhan rakyat, harusnya dekat dengan rakyat." tambahnya.

Man Sang yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (PP DOB), saat ditemui di Ruang Komite I DPD RI, Senayan Jakarta (19/1/2019) juga mengatakan bahwa "seharusnya anggota DPRD tidak boleh membuat jarak dengan konstituennya. Pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah adalah penyelenggara pemerintahan di daerah, harus menjadi pelayan dan harus dekat dengan warga yang dilayani. Membuat sekat dengan masyarakat, sama artinya membunuh karir politiknya." ungkapnya

"Masyarakat berhak mendapatkan informasi secara lengkap terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD. Kalau begini, DPRD Kabupaten Malang telah melakukan pelanggaran hukum”.tandasnya

Sementara itu beberapa waktu lalu Helijanti Koentari selaku Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Malang (Kamis,17/1/2019) via telefon, mengatakan jika anggaran pemasangan finggerprint tersebut awalnya 20 juta Rupiah namun Turun menjadi 10 juta dan di kembalikan ke silva anggaran. (Rmn)

Penulis:

Baca Juga