Polisi Diminta Jaga Tensi Politik

Semarang, Akuratnews.com - Presiden Joko Widodo meminta Kepolisian bisa meredam suhu politik selama Pilkada serentak 2018. Dia tak ingin suhu politik di tengah masyarakat memanas.

Jokowi mahfum, suhu politik menjadi hangat setiap gelaran Pilkada. Namun, ia mengingatkan, tugas pemerintah dan Kepolisian yakni dapat mengendalikan agar situasi politik tidak berubah menjadi panas.

"Naik boleh, tapi sedikit. Hangat sedikit, tapi tidak sampai panas. Karena politik ya seperti itu," kata Jokowi di hadapan perwira kepolisian dalam Apel Kasatwil di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Senin (09/10/17).

Jokowi mengatakan, dalam Pilkada, apalagi masa kampanye, hal yang benar bisa menjadi tidak benar, dan hal yang tidak benar menjadi lebih tidak benar lagi. Namun, mantan Wali Kota Solo itu melihat masyarakat mulai berubah menghadapi situasi-situasi seperti itu.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga mengingatkan agar Kepolisian bisa bersikap netral selama Pilkada serentak 2018. Dia minta polisi tidak berpihak yang malah mencoreng citra polisi.

Polri, lanjut Jokowi, harus mampu meluruskan isu-isu negatif yang memanaskan situasi politik di daerah. Jangan sampai isu tersebut membahayakan situasi politik, keamanan, dan ekonomi nasional.

"Kalau sudah tahap membahayakan, saya tegas-tegasan saja. Penegakan hukum harus tegas, tidak usah melihat itu siapa. Tegas-tegasan saja," kata Jokowi.

Dia menegaskan, politik Polri adalah politik negara. Karena itu, dalam melaksanakan sikap politiknya, Polri wajib loyal dan setia kepada negara, rakyat dan pimpinan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta agar Polri dan TNI bisa solid dalam menjaga kondisi selama Pilkada. Karena, menurutnya, keberhasilan negara dalam mengamankan Pilkada yakni saat Polri dan TNI solid.

"Tapi saya yakin, di setiap pilgub, pilbup kuncinya hanya satu, asal dilihat masyarakat, asal dilihat kontestan dan pendukungnya, dilihat TNI dan Polri itu solid, itu sudah rampung," pungkas dia.

Apel Kasatwil Polri se-Indonesia dihadiri 546 anggota Polri. Mereka terdiri dari 19 pejabat utama Mabes Polri, 33 Kepala Kepolisian Daerah se-Indonesia minus Kalimantan Utara, 33 Kepala Biro Operasi jajaran Polda se-Indonesia, dan 461 Kepala Kepolisian Resort se-Indonesia. (Jw)