Opini

Politik Dinasti Bukan Sekadar Anomali Demokrasi

Akuratnews.com - Aroma politik dinasti semakin terlihat pada Pilkada 2020 sejak Gibran Rakabuming Raka, Putra sulung Presiden Jokowi, maju dalam Pemilihan Wali Kota Solo 2020. Menurut Direktur Eksekutif Media Survei Nasional, Rico Marbun, majunya Gibran sebagai kandidat pada Pemilihan Wali Kota Solo menjadi bukti mulai terbangunnya poltik dinasti keluarga Jokowi. Dikutip dari laman Kompas, Ujang, seorang pengamat politik dari Universitas Al-Azhar mengatakan bahwa pencalonan Gibran di bawah partai politik resmi PDI-P yang juga menjadi tempat Jokowi bernaung saat ini akan melahirkan penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan.

Mirisnya, fenomena politik dinasti dan oligarki yang semakin menguat ini juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari, pencalonan Bobby Nasution, menantu Jokowi, yang akan dilakukan pada Pemilihan Kepala Daerah Medan, Siti Nur Azizah, anak Wakil Presiden, Ma’ruf Amin dan Rahayu Saraswati, keponakan Prabowo Subianto yang mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Daerah Tanggerang Selatan, serta Pilar Saga Ichsan, anak Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah sebagai calon wakil Wali Kota Serang.

Bagi Kuskrido Ambardi, seorang akademisi asal Universitas Gadjah Mada, dikutip dari laman RMOLBANTEN, fenomena politik dinasti dan oligarki di Indonesia saat ini adalah dua hal berbeda yang memang sudah terencana. Jika politik dinasti dilakukan atas kepentingan pribadi maka oligarki dilakukan atas kepentingan partai politik. Keduanya saling berkaitan karena munculnya fenomena politik dinasti akan memudahkan langkah oligarki partai politik agar cepat tercapai.

Jika ditelusuri, sebenarnya sudah banyak praktik demokrasi yang tidak terealisasi seperti pada proses pemilihan wakil rakyat. Meskipun kedaulatan demokrasi berada di tangan rakyat, rakyat hanya memiliki otoritas memilih orang yang telah disaring oleh partai politik dan proses politik. Bukan pilihan murni rakyat sendiri. Pendirian dinasti politik ini akan mengaburkan banyak syarat calon penguasa yang memiliki tanggung jawab, kecakapan dan kompetensi.

Sayangnya, pencalonan-pencalonan keluarga penguasa yang berbahaya bagi proses demokrasi ini ternyata memang telah mendapatkan izin Mahkamah Konstitusi, tertuang dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Jika demikian, maka politik dinasti dan oligarki adalah keniscayaan yang dapat terjadi pada sistem demokrasi sehingga kedua hal ini bukan hanya sekadar anomali dari praktik demokrasi.

Politik dinasti hanya dapat diselesaikan dengan cara mengganti sistem demokrasi dengan sistem pemerintahan Islam atau khilafah. Kedaulatan pada sistem pemerintahan Islam berada di tangan hukum syara. Penguasa ditunjuk untuk menjalankan seluruh syariat Islam pada setiap tatanan kehidupan dan urusan rakyat sesuai Al-Qur’an serta sunnah.

Kepemimpinan hanya akan diraih dengan syarat yang ditentukan oleh syariat dengan mendapatkan dukungan penuh yang nyata dari umat, karena calon pemimpin telah dikenal ketakwaan serta kecakapannya untuk menjalankan seluruh syariat Islam. Sudah banyak fakta yang membuktikan kegagalan demokrasi di dalam semua aspek baik eksekutif, legeslatif dan yudikatif.

Negeri ini telah mencoba menerapkan banyak sistem selain Islam yang juga sudah berulang kali direvisi untuk kepentingan rezim penguasa. Namun, hasilnya tetap sama maka tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan sistem yang rusak sejak dari akar dan terbukti gagal memberi kesejahteraan serta keadilan.

Khilafah adalah sistem yang datang dari pencipta, yang membawa dan menerapkan hukum-hukum-Nya di setiap aspek kehidupan. Khilafah merupakan bagian dari ajaran Islam yang tidak akan lekang oleh masa seperti sistem-sistem saat ini. Menegakkan khilafah adalah bentuk takwa dan janji Allah SWT kepada kaum Muslimin.

Selama kurang lebih 14 abad khilafah memimpin dunia, selama itulah kesejahteraan dan kemakmuran melingkupi dunia, baik dunia Islam maupun non-Islam. “Khilafah adalah pelaksana Islam yang cahaya dapat menyinari seluruh penjuru alam, menembus sekat-sekat teritorial dan batas-batas perbedaan”. Bukan hanya keharusan yang wajib atas umat Islam, penerapan khilafah merupakan sebuah kebutuhan, karena hanya khilafah yang mempu mewujudkan pemerintahan yang bersih.

*Penulis adalah seorang Mahasiswa S1 Universitas Indonesia

Baca Juga