Politikus PDIP Minta Ketua MK Mundur

Arteria Dahlan

Jakarta, Akuratnews.com - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan yang juga Anggota Komisi II DPR meminta Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengundurkan diri. Alasannya karena ia tidak mampu mengawasi anak buahnya dari tindakan korupsi.

"Iya dong, itu baru namanya sikap negarawan," kata Arteria Minggu (29/1/2017) terkait penangkapan hakim MK Patrialis Akbar yang diduga terlibat menerima suap terkait penanganan judicial review UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan .

Lanjut Arteria, kalau penegak hukum apalagi lembaga selevel Mahkamah Konstitusi sampai melakukan rente Undang-Undang, kan ini sangat berbahaya bagi negara, terutama penegakkan hukum di negeri ini.

"Saya meminta MK untuk bertanggung jawab, kalau Ketua MK mundur itu lebih baik. Kita punya contoh bagaimana integritas dan harga diri itu lebih utama ketimbang jabatan seperti kejadian Dirut Citilink baru-baru ini. Kalaupun tidak, ketua MK lakukan langkah konkret tidak hanya statement retoris, tapi melakukan penyidikan internal, kalau perlu libatkan dan bentuk tim investigator yang melibatkan publik," imbau Arteria Dahlan.

Menurutnya, MK harus membentuk tim penyidikan internal, guna mengusut dugaan keterlibatan pihak lain yang terlibat. Sebab, banyak rumor MK saat ini banyak memperdagangkan perkara di lembaga hukum penjaga konstitusi tersebut.

"Jadi beliau mending lakukan hal konkrit, buka posko penerimaan putusan-putusan bermasalah, korban keadilan MK pun juga punya nama-nama hakim yang katanya terlibat, ya penyelidikan dapat dimulai dari sana, begitu juga panitera yang mengatur lalu lintas perkara, sekjen MK yang sering berkomunikasi dengan pihak eksternal, petugas persidangan, dan para pengkaji dan staf ahli pun diperiksa juga dong. Kita jangan terlalu lugu kalau kejahatan ini dilakukan oleh satu orang," ujar Anggota Komisi II DPR itu.

Arteria menambahkan, bahwa kalaupun Patrialis terbukti menerima suap senialai 5 miliar, maka itu tidak mungkin dia (Patrialis) bekerja sendiri. Pasti ada pihak lain yang terlibat di dalam proses suap (sebagaimana didugakan) itu.

Sebelumnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar sebagai tersangka, Kamis (26/1/2017). Penetapan itu setelah Patrialis diperiksa intensif usai ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (25/1/2017).

Mantan Menteri Hukum dan HAM era Presiden SBY dan mantan Anggota DPR dari Fraksi PAN, parpol besutan Amin Rais itu diduga menerima suap sebesar USD 20.000 dan SGD 200 ribu dari seorang importir daging bernama Basuki Hariman dan sekretarisnya Ng Fenny melalui Kamaludin. (Ahyar)

Penulis:

Baca Juga