Politisi Gerindra Minta Tim Saber Pungli Tangani Pungli PTSL

Politisi Gerindra Depok Hamzah di gedung DPRD Depok
Politisi Gerindra Depok Hamzah di gedung DPRD Depok

AKURATNEWS - Politisi Partai Gerindra yang juga duduk sebagai Ketua Komisi A DPRD Kota Depok Hamzah meminta tim saber pungli segera bertindak terkait pungli program pengurusan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Meski mengaku masih belum bertemu dengan pihak tim saber pungli, Hamzah meminta pihak tim saber pungli untuk bertindak tegas terkait pungli PTSL yang nilainya bisa mencapai lebih dari setengah juta rupiah di tingkat Kelurahan

"Kami belum ketemu saber pungli. Harapanya tim saber pungli turun tangan terkait pungli yg dilakukan oleh oknum-oknum petugas PTSL di tingkat kelurahan karena kasihan warga", kata Hamzah saat dihubungi via pesan singkat, Rabu,(6/10).

Politisi Gerindra itu menyebut, pungli melibatkan pihak Kelurahan kendati surat tugas petugas PTSL dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Melibatkan, tapi surat tugas petugas PTSL dari BPN", jelasnya.

"Ada aduan masyarakat saat mengurus sertifikat melalui program PTSL, dipungut biaya. Nilainya mulai dari Rp.600 ribu sampai Rp. 2.5 juta bahkan ada yang mencapai Rp.4 juta,” tambah Hamzah.

Ironisnya, masih kata Hamzah, meski warga sudah bayar mahal, surat status tanah justru tak kunjung jadi. Bahkan ada yang dari tahun 2018, 2019 dan 2020 masih belum selesai.

Hamzah juga mengatakan, pungutan biaya PTSL dari hasil kesepakatan antara pemerintah daerah dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) nilainya hanya sebesar Rp.150 ribu.

"Dana itu untuk biaya administrasi, foto copy dan materai", ujarnya.

Dia mengimbau dalam pengurusan PTSL untuk tidak memberatkan warga dengan pungutan tak resmi itu.

"Saya menghimbau agar petugas PTSL untuk tidak memberatkan masyarakat. Jadi harus ada perbaikan di tahun berikutnya" tandas Hamzah.

Diketahui, PTSL merupakan program serentak yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan hak atas suatu tanah milik masyarakat secara gratis.

Biaya PTSL sepenuhnya gratis dan ditanggung pemerintah. Mengacu SKB 3 Menteri tentang PTSL program ini dikenakan biaya maksimal Rp150 ribu.

Penulis:
Editor: Redaksi

Baca Juga