Potsdam Hutasoit: Jangan Benturkan Mega-Jokowi Gara-Gara Amandemen UUD 1945

Potsdam Hutasoit, Politisi Senior

Wacana mengenai amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD '45 mengemuka, serta menuai pro dan kontra. Bahkan ada segelintir pihak yang berusaha membenturkan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Joko Widodo gara-gara wacana amandemen ini.

Jakarta, Akuratnews.com - Dewan Penasehat Relawan Indonesia Bersatu ( RIB) Potsdam Hutasoit menyatakan supaya jangan ada upaya mempertentangkan apalagi membenturkan antara Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Joko Widodo terkait wacana amandemen UUD 1945.

"Saya kira Ibu Mega Benar jika beliau selaku Ketua Umum Partai Pemenang Pemilu berjuang dan menyetujui Adanya Amandemen terbatas UUD 1945, sebab itu adalah amanah Kongres PDI-P di Bali kemarin" ujar Potsdam Hutasoit dalam keterangan Persnya di Jakarta, Rabu (18/8/2019).

Politikus Senior yang pernah duduk sebagai anggota DPR MPR RI 3 priode dari Golkar tahun 1982 sd 1999 ini mengatakan, jika Jokowi kurang setuju UUD 1945 di amandemen adalah hal yang masuk akal.

"Sebagai Presiden yang notabene adalah Eksekutif, Kepala Negara dan Pemerintahan, Beliau harus menjaga stabilitas nasional, jangan nantinya gara gara Amandemen ini bisa terjadi lagi gejolak politik di masyarakat, makanya wajar jika beliau menolaknya" lanjut Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan 1999-2004 ini.

Potsdam juga meyakini Jokowi pasti akan setuju jika nantinya proses amandemen terhadap UUD 1945 ini berjalan aman, damai tanpa ada gejolak.

"Seperti Amandemen terakhir 2002-2004, saya kan waktu itu anggota Badan Pekerja Amandemen UUD 1945, waktu itu tidak ada masalah, semua berjalan aman, damai dan lancar" tegas Caleg DPR RI Dapil Sumut 1 Hanura 2019 ini.

Potsdam mempertanyakan, apa masalahnya kalau Amandemen UUD 1945 berkali kali, apakah sesuai atau tidak dengan kebutuhan dan tuntutan zaman.

"Yang tidak boleh kita rubah cuma Preambule dan Pacasilanya, kalau yang lainnya nggak ada masalah menurut saya, Amerika aja sudah ratusan kali mengamandemen UUD mereka " papar Pensiunan Kemendagri ini.

Pada prinsipnya menurut Potsdam, antara Jokowi dan Mega sudah benar. Mereka berada pada posisi masing- masing, bukan berbeda pendapat dan bertentangan.

Potsdam menilai, Jokowi wajar khawatir jika adanya wacana amandemen ini inisiatif dirinya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

"Padahal ini kan mutlak wewenang Partai, dan di periode MPR 2014-2019 ini sudah disetujui seluruh fraksi di MPR, hanya saja waktu pembahasannya aja yang sudah mepet" terang aktifis pergerakan Pelajar dan Mahasiswa sejak Orde Lama, Orde Baru dan tetap eksis sampai Era Reformasi sebagai tokoh nasional lintas partai ini.

Penulis: Atta
Editor: Alamsyah

Baca Juga