PP Muhammadiyyah Buka Posko Praktek Rente ASN

Jakarta, Akuratnews.com -  Perhimpunan Pusat (PP) Madrasah Anti Korupsi (MAK) Pemuda Muhammadiyyah merilis hasil penelitian dan simulasi soal praktek rente Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN),

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Ahzar Simanjuntak menuturkan, dari hasil penelitian tersebut banyak ditemukan praktek  jual beli jabatan di ASN.

sebanyak 90 persen dari proses pengisian 21 ribu jabatan kepala dinas di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota diduga diperjualbelikan.

"Ada hal penting faktanya prakek jual beli itu sudah menjadi obrolan warung kopi, Obrolan biasa tentang pejabat yang mau bayar," kata Dahnil di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/1/17).

Menurutnya, komitmen melawan jual beli jabatan yang di lakukan Presiden Joko Widodo dinilai hanya berat sebelah, kenyataannya  di tingkat operasional macet dan bahkan berlawanan.

"Komitmen yang di tunjukkan ada kesenjangan presiden ingin mendorong praktek jual beli tapi terjemahannya mengalami kemacetan. Komitmen presiden tersebut tidak bisa berjalan di tingkat operasional, " ujarnya.

Dirinya memberi contoh seperti di Sumatera Utara, pola korupsi yang dilakukan kepala daerahnya tidak lagi menyasar APBD, tapi dengan cara transaksi jabatan.

"Anda ingin jadi kepala dinas, bayar berapa. Satu jabatan kepala daerah 5 miliar. Selanjutnya suka-suka dia mau bikin apa di dinas itu. Kepala daerah sudah terima di uang SKPD itu setelah dibentuk," jelasnya.

Mengacu pada itu, PP Pemuda Muhammadiyah merekomendasikan agar Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bisa segera bersinergi dengan KPK dan Ombudsman RI untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan dan pengangkatan ASN atau pegawai negeri sipil.

Untuk itu pihaknya telah melakukan aksi nyata dengan membuka posko pengaduan dugaan praktik rente jabatan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah.

"Akan membuka posko pengaduan praktek rente ASN. Indentitas pelapor kami lindungi, kami ingin membatu pemerintah," tutupnya. (Fajar)

Penulis:

Baca Juga