PPDB 2021, Warga Miskin di Depok Terkendala DTKS

AKURATNEWS.COM - Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB tahun 2021 bagi warga miskin untuk bisa masuk sekolah negeri di Kota Depok, Jawa Barat dinilai terkendala Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok mencatat, setidaknya puluhan warga miskin terdampak kebijakan tersebut meski terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan keluarga tidak mampu.

Ketua DKR Kota Depok Roy Pangharapan menilai jika kriteria miskin sebetulnya bisa dilihat dari beberapa dokumen pendukung lain seperti, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Indonesia Pintar (PIP) dan Penerima Bantuan Iuran atau PBI.

Lantaran itu, DKR merasa perlu memperjuangkan agar siswa miskin bisa mengenyam pendidikan di sekolah negeri meski belum tercatat di DTKS.

"Ya, kami (DKR) akan terus menuntut agar semua siswa miskin diakomodir bisa masuk di sekolah negeri baik yang terdaftar di DTKS maupun tidak (miskin faktual)", ujar Roy, kepada Akuratnews.com, Selasa,(8/6).

Dikatakan Roy, KIS, PBI, itu jelas KIS nya orang tidak mampu. Begitu juga Program Indonesia Pintar, dimana siswa miskin mendapatkan bantuan keuangan dari pemeriksaan.

DKR juga akan mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat untuk tidak kaku terhadap persyaratan jalur KETM yang hanya mengakomodir DTKS di PPDB 2021.

Pihak Disdik, lanjut Roy, harus ada solusi untuk masyarakat yang benar-benar miskin namun tidak tercantum dalam DTKS.

"Dari data yang kami miliki saat ini ada sebanyak 30 orang yang punya dokumen kemiskinan dari negara seperti, KIS, PBI", ujarnya.

"Kami hanya menuntut terus agar semua siswa miskin diakomodir sekolah negeri, agar dinas pendidikan merevisi syarat KETM dan agar Disdik Jabar tidak kaku terhadap persyaratan tersebut", tambah Roy.

Menangapi itu, Kepala Disdik Jawa Barat Dedi Supendi mengaku jika solusi sudah diciptakan dan data diambil dari DTKS.

"Silahkan tanya ke data DTKS Karena kami data DTKS nya diambil dari dinsos terkait data-data lain seperti KIS, PIB dan lainya silahkan ditanyakan pada DTKS", ujarnya.

Dedi menambahkan, artinya bukan urusan pihaknya untuk mempermasalahkan data masuk atau tidak, karena sistem sudah mengambil dari Data DTKS.

Dalam PPDB, lanjut Dedi, kami buat MoU terkait data. Pertama, data DTKS dengan Dinsos turunan data dari Kemensos, data kependudukan dengan Disdukcapil turunan data dari Kemendagri.

"Jadi bukan kaitan lempar tanggung jawab, karena urusannya nanti ada yang protes juga apabila yang DTKS tidak masuk tapi yang luar DTKS bisa masuk", pukasnya.

Penulis:

Baca Juga