PPP Kubu Romy Dapat Dana dari Pemerintah

Jakarta, Akuratnews.com - Terbitnya Surat Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri yang berisi tentang penjelasan penyaluran bantuan keuangan yang selama ini dibekukan kepada PPP kubu Romahurmuziy (Romy) dianggap tepat dan bukan upaya intervensi.

Penilaian tersebut dikemukakan Ketua Departemen Hukum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arif Sahudi menanggapi terbitnya surat edaran tersebut yang diikuti oleh penyaluran bantuan keuangan kepada PPP kubu Romahurmuziy.

"Surat itu sudah berdasarkan hukum dan bukan intervensi," ujar Arif, Sabtu (5/8/17). Adapun yang mendasarinya, menurut dia, dilandasi UU Partai Politik bahwa keabsyahan suatu partai Politik berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM. Arif menyebutkan, PPP dengan Ketum Romy lah yang memeroleh keabsahan dari Menkumham.

Lebih lanjut, sambung dia, terkait sengketa hukum perkara perdata dengan sudah ada nya putusan PK atas putusan kasasi 601, artinya sengeketa PPP sudah selesai. Dalam hal ini, kata Arif, kubu Djan Faridz, menjadi tidak mempunyai legal standing. Hal tersebut diatur dalam UU Kehakiman tidak boleh ada Permohonan PK atas Putusan PK.

"Kalau ada pihak yang mempersoalakan putusan PK MA a quo patut dipertanyakan motivasi dan kecerdasan pengetahuan tentang hukumnya. Maka berdasarkan hal tersebut di atas jika ada pihak yang mempermasalahkan surat Dirjen PolPum patut diduga bukan orang yang paham hukum," pungkasnya.

Secara terpisah, PPP kubu Djan Faridz menggelar rapat internal menyikapi surat dari Dijen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri tersebut, Jumat (4/8) kemarin. Ketua Mahkamah PPP M Thahir Simima mengaku kecewa dengan terbitnya surat dari Kemendagri tersebut.

Pihaknya menilai Kemendagri tidak mengerti bahwa keputusan muktamar Pondok Gede kubu Romy lah yang tidak sah. "Keputusan Muktamar Pondok Gede belum selesai sehingga surat Kemendagri itu tidak sah. Harusnya pemerintah ada status quo karena persoalan ini masih jalan terus," ujarnya.

Menurutnya dengan terbitnya surat Kemendagri itu, justru semakin menunjukkan pemerintah hanya memperkeruh suasana konflik PPP. Pihaknya pun telah menyurati Kemendgari atas terbitnya surat itu. Surat itu pun juga telah tersebar ke DPW PPP.

"Putusan pengadilan itu ada tiga. Pertama mengabulkan seluruhnya, mengambulkan sebagian, dan menyatakan gugat tidak diterima. Kalau begitu maka 'draw' dan akan kembali ke Mahkamah Partai yang sudah jelas melegalkan PPP kubu Djan Faridz," pungkasnya. (Maria)

Penulis:

Baca Juga