Prabowo Subianto Kaji Keberadaan Kanwil Kemenhan di Seluruh Indonesia

Jakarta, Akuratnews.com - Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto sedang mengkaji keberadaan kantor wilayah Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Jadi ini sedang kajian. Menhan menyampaikan (dalam) rapim (rapat pimpinan Kemenhan) sebelumnya bahwa perlu dikaji penambahan kanwil,” ujar Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, Kamis (30/1/2020).

Menurut Dahnil, kanwil Kemenhan ada di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Mengutip situs resmi Kemenhan keberadaan kanwil Kemenhan merupakan amanat UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Salah satu tujuan adalah membantu pemerintah daerah mengelola sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara.

Selain UU Nomor 3 Tahun 2002, dasar hukum pembentukan kanwil Kemenhan adalah Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan.

Dalam Pasal 2 Perpres Nomor 58/2015 dituliskan, kanwil Kemenhan dipimpin kepala kanwil yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada menhan via koordinasi sekretaris jenderal Kemenhan.

Pasal 3 menulis Kepala kanwil Kemenhan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan di wilayah provinsi berdasarkan kebijakan menteri dan peraturan perundang-undangan.

“Menhan akan melihat kajian mendalam. Kanwil ini menambah kerja birokrasi, pemborosan, dan lain-lain. Apakah ada baiknya disatukan dengan Kodam (Komando Daerah Militer) agar efektif dan koordinasi murah dan mudah. Ini yang ingin didorong,” kata Dahnil.

Lebih lanjut, mantan juru bicara Prabowo-Sandi itu menambahkan, sejak awal dilantik, menhan ingin melakukan perubahan mendasar, salah satunya debirokratisasi. “Supaya biaya pegawai tidak terlalu tinggi, setidaknya ada kontribusi meminimalisasi ini. Sampai detik ini belum ada keputusan penambahan kanwil atau tidak. (Menhan) Baru tiga bulan (menjabat), ada proses kajian, pahami apa yang diinginkan terkait kebijakan itu,” ujar Dahnil.

Selain itu, Dahnil juga mengatakan, postur anggaran Kemenhan memang paling besar dibanding kementerian lain. Namun patut dicatat, dari Rp 127 triliun dibagi kewenangannya pada lima kuasa pengguna anggaran (KPA). Mencakup Sekjen Kemenhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Kemenhan mengelola sekitar 21 persen. Mabes TNI 9 persen, AD 60 persen, AL dan AU masing-masing 20 persen dan 17 persen.

“Berapa persen alutsista? dari total anggaran 30 persen, sekitar Rp 50 triliun yang spesifik alutsista ada Rp 50 triliun dikelola Mabes TNI dan tiga angkatan,” katanya.

Penulis: Redaksi

Baca Juga