Prahara Patrialis Akbar, Dewan Etik Tidak Bekerja Secara Optimal

Jakarta, Akuratnews.com - Penangkapan dan penetapan tersangka atas Hakim Konstitusi Patrialis Akbar (25/1), merupakan prahara bagi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk yang kedua kalinya, setelah sebelumnya pada 2 Oktober 2013. Ketua MK Akil Mochtar juga tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut  Direktur Riset Setara Ismail Hasani, disebut sebagai prahara, karena suap dengan menukar putusan yang dikehendaki penyuap terhadap Hakim Konstitusi memiliki daya rusak luar biasa bagi penguatan rule of law di Indonesia. Putusan MK bersifat erga omnes, final dan binding.

"Jika sebuah permohonan dikabulkan, maka berarti putusan tersebut menganulir kerja 550 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden sebagai instutusi negara yang memiliki otoritas membentuk UU," ujarnya saat Prescon di kantornya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jum'at (27/1/17).

Selain gagal, lanjut Dia, belajar dari kasus Akil Mochtar, penguatan kelembagaan terhadap Mahkamah Konstitusi yang diupayakan pascapenangkapan Akil Mochtar melalui Perppu No. 1/2013 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4/2014 tentang Perubahan Kedua UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi semuanya diabaikan oleh MK melalui proses pengujian UU.

"MK menolak penguatan pada dua isu utama, yakni sistem seleksi Hakim Konstitusi dan sistem pengawasan. Satu-satunya pembenahan internal yang dapat dicatat adalah pembentukan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi, yang merupakan mandat UU 24/2003," jelasnya.

Dengan begitu, Dirinya menyayangkan prahara yang terjadi saat ini yang menyeret pejabat MK dan itu menjadi bukti bahwa dewan etik tidak bekerja secara optimal. (Fajar)

Penulis:

Baca Juga