Praktisi Hukum Sebut Pabrik Plafon di Tangerang Yang Diduga Ilegal Bisa Dipidana

AKURATNEWS - Pabrik plafon PT Adijaya Makmur Sejahtera (PT AJMS) di Kampung Kamal RT 04 RW 05 Desa Gaga, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten diduga ilegal. Meski sudah beroperasi hampir tiga tahun, namun ternyata belum mengantongi izin.

Pabrik ini juga dikeluhkan warga sekitar lantaran menimbulkan polusi debu serta mencemari lingkungan dan menimbulkan berbagai macam penyakit.

Hal ini sudah dilaporkan ke pihak Kecamatan Pakuhaji, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang hingga dinas terkait. Bahkan DPRD Tangerang sudah menggelar hearing, namun hingga kini pabrik plafon Pakuhaji tetap beroperasi.

Terkait hal ini, praktisi hukum, M. Zakir Rasyidin mengatakan, sebuah perusahaan seharusnya memiliki izin terlebih dulu sebelum menjalankan usahanya. Jika tidak, hal itu bisa dipidana.

“Pendapat saya sangat jelas dan kongkret, bahwa negara melui perangkatnya sudah memberikan regulasi sebagai sandaran hukum bagi para pelaku usaha. Karenanya pengusaha harus tunduk pada regulasi yang ada,” jelas Zakir saat dihubungi wartawan, Minggu (6/2).

Perihal pabrik PT AJMS yang beroperasi tanpa izin, Ketua Umum Majelis Advokat Muda Nasional Indonesia (Madani) ini merujuk Pasal 36 ayat 1 Undang-undang Nomor 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Sangat terang dijelaskan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL, wajib memiliki izin lingkungan. Artinya, Jika izin usaha tersebut dianggap sebagai kewajiban, maka pemilik usaha harusnya menghadirkan izin tersebut sebelum usahanya berjalan. Sebab jika ketentuan tentang izin usaha dimaksud tidak dijalankan, maka ada sanksi pidana yang dikenakan kepada pemilik usaha,” tegas Zakir.

Hal itu, lanjut Zakir, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah),” urainya.

Menurutnya, jika melihat bunyi ketentuan Pasal 109 tersebut diatas, maka sangat keras sekali negara memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak memiliki izin lingkungan, sebab bagaimanapun lingkungan harus dijaga kelestariannya, begitu juga dengan masyarakatnya.

“Karena itu, jika pabrik yang beroperasi tidak memiliki izin, maka sebaiknya sementara waktu dihentikan kegiatannya, apalagi jika sudah mendapat penolakan dari masyarakat, maka tentu ini harus menjadi pertimbangan matang pihak Pemerintah Daerah setempat,” tegas Zakir.

Ditambahkannya, selain Undang-undang yang mengatur tentang pentingnya Izin Lingkungan terhadap pelaku usaha, ada juga ketentuan lain yang berbentuk Permendagri No 7 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah. Dimana Permendagri tersebut mengatur tentang adanya Izin gangguan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah terkait kegiatan usaha yang dapat menimbulkan gangguan, bahaya dan kerugian.

“Artinya jika usaha tersebut dianggap mengganggu masyarakat, maka harusnya Pemerintah Daerah menerbitkan Izin Gangguan, supaya ada Legalitas Hukumnya usaha tersebut berjalan, meskipun akibatnya dapat menimbulkan bahaya. Karena itu saya minta masyarakat melakukan pengecekan, apakah usaha tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku diatas. Jika tidak berizin maka jelas melanggar UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” pungkasnya.

Sebelumnya,aggota Komisi IV DPRD Tangerang, Jayusman menegaskan, dalam kasus pabrik plafon PT AJMS, pihaknya sudah melakukan hearing beberapa kali dan mengundang pihak pabrik hingga dinas terkait, namun belum berbuah hasil.

Lanjut Jayusman, dalam hearing itu, pabrik plafon PVC itu diketahui tidak mengantongi izin.

“Semuanya nggak ada izin. kemarin kita tanya dari pihak perijinan (Pemkab), tidak ada. Bahkan mereka (PT AJMS) sudah megakui tidak ada izin,” tutupnya.

Penulis: Rianz
Editor: Redaksi

Baca Juga