Praperadilan Ijazah Palsu Ditolak, Kuasa Hukum Sebut Putusan PN Ambigu

Suasana persidangan, saat Pemohon dan Termohon menyerahkan bukti. (Foto: Akuratnews)

Jakarta, akuratnews.com - Hakim Tunggal, Suparman Nyompa, SH. MH menolak permohonan Praperadilan yang diajukan pihak terpidana Ijazah Palsu Sekolah Tinggi Injili Arastamar (STT Setia).

"Dengan ini menyimpulkan, satu menyatakan menolak permohonan praperadilan pemohonan, dua membebankan biaya permohonan perkara kepada pemohon," papar Suparman membacakan putusan dalam sidang Pra Peradilan dengan No.06/Pid/Pra.Per/PID/2019/PN.JKT.TIM antara pihak terpidana Ijazah Palsu Sekolah Tinggi Teologia Injili Arastamar atau STT Setia sebagai Pemohon dan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Kajari Jaktim) sebagai Termohon, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Jl. Dr. Sumarno, No. 1, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Senin (26/8/19).

Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum pemohon yakni Dwi Putra Budianto menyatakan bahwa putusan tersebut merupakan wewenang Hakim.

Namun dia berpendapat bahwa jika mengacu pada pasal 95 ayat (1) KUHAP, dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa sebagai terpidana berhak mengajukan keberatan yaitu melalui Praperadilan.

"Kenapa mengajukan, dikarenakan klien saya dipidana yang tidak sesuai dengan amar putusan," terangnya.

Terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) terhadap Rektor STT Setia, Matheus Mangentang dan Direktur STT Setia, Ernawati Simbolon yang sudah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi serta Kasasi Mahkamah Agung, menurut Dwi Ambigu.

"Seperti dari awal saya dan saksi ahli pun menyatakan ini keputusan yang ambigu begitu juga JPU, JPU dapat dikiaskan di dalam memori banding dan memori kasasinya menanyakan tentang putusan," ungkapnya.

"Kenapa JPU, menanyakan seperti itu, karena JPU juga merasakan keputusan yang ambigu," tambahnya.

Lebih jauh, menurut Dwi saat ini tim dari Matheus sedang mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Namun, dia menyayangkan kurangnya komunikasi dari tim PH yang digunakan oleh Matheus Mangentang, sementara dia sudah mengawal kasus tersebut sejak kasasi.

"Seharusnya mengadakan pertemuan bersama menangani kasus ini semua, jadi kita akan satu arah, satu bahasa, dan satu tujuan kasana, kan yang kita tahu bahwa Pak Matheus masih dilaporkan di Polda Metro maupun di Polres Jaktim, harusnya kita ini menagadakan pertemuan dan membahas atau memecahkan kasus ini karena yang kita ketahui bahwa pelapornya Pak Matheus itu hanya satu," paparnya.

Terakhir Dwi mengajak agar kedua belah pihak dapat melihat kasus tersebut tidak selalu dari siapa yang bersalah.

"Saya sebahai PH tentunya juga berharap untuk mengadakan pertemuan, diselesaikan secara kasih," pungkasnya.

Penulis: Hengki. L

Baca Juga