Praperadilan Terkait SP3 Polisi, Termohon Tolak Dalil Pemohon

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). (Sumber: tribun news)

Jakarta, akuratnews.com - Perwakilan Bidang Hukum Polda Metro Jaya (PMJ), Kombes Pol, Hengki, Sik,. MH hadir sebagai termohon mewakili Polres Jakarta Pusat dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Selasa (19/11/19).

Dalam sidang dengan agenda pembacaan jawaban dari termohon tersebut, Hengki menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh pemohon.

"Kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon," ujar Hengki.

Hengki mengatakan tidak akan menanggapi seluruh dalil pemohon yang dituangkan dalam permohonannya.

"Akan tetapi hanya menanggapi tentang hal yang berkaitan dengan masalah penghentian penyidikan," tegasnya.

Diketahui Kepolisian Republik Indonesia cq Kapolri cq Kapolda Metro Jaya cq Kapolres Jakarta Pusat digugat praperadilan ke PN Jakpus atas penerbitan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik, dengan pemohon yakni Matheus Mangentang.

Kuasa hukum pemohon, Anthonny Wiebisono mengatakan bahwa gugatan tersebut dilakukan karena terbitnya SP3 tanpa melibatkan pemohon sebagai korban.

"Kami mengetahui dari hasil pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan pada 18 September 2019, di ruang gelar Satuan Reskrim Polres Jakpus. Dengan hasil peserta rapat sepakat menghentikan penyidikan atau SP3," kata Anthony.

Menurutnya gelar perkara tersebut dilakukan secara sepihak dan tanpa melibatkan semua pihak. "Sehingga sangat diragukan hasil gelar perkara secara profesional, transparan dan objektif," imbuh Anthonny.

Kata Anthony, Pemohon mengetahui adanya SP3 dari keluarga Pemohon pada 19 Oktober 2019. Dimana dalam surat tersebut dituliskan juga surat ketetapan Kapolres Metropolitan Jakpus bernomor S. Tap/181/S.7/X/2019/ Restro. Jakpus tanggal 16 Oktober 2019 dengan alasan tidak cukup bukti.

Sebagai informasi, Pemohon saat ini berstatus terpidana dengan kasus penerbitan Ijazah Palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) dan berada dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang sejak Jumat 02 Agustus 2019 lalu.

Penulis: Redaksi
Editor:Redaksi

Baca Juga