Presiden Diminta Jangan Lakukan Pencitraan di Program Energi Hijau

Dr.H. Mulyanto, M.Eng. Anggota Panja RUU Cipta Kerja DPR RI
Dr.H. Mulyanto, M.Eng. Anggota Panja RUU Cipta Kerja DPR RI

AKURATNEWS - Pernyataan Presiden Joko Widodo saat membuka Gelaran The 10th Indonesia EBTKE ConEx 2021 Senin, 22 November 2021, bahwa Pemerintah tidak ingin transisi energi membebani rakyat dan keuangan negara, mendapat tanggapan dari anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto.

Mulyanto menilai pernyataan Joko Widodo bertolak belakang dengan yang disampaikan saat mengikuti konferensi tingkat tinggi perubahan iklim di Glasgow, beberapa waktu lalu.

Saat itu, Joko Widodo sesumbar menyatakan Indonesia siap melaksanakan program energi hijau. Tapi sekarang Presiden malah mengeluh kesulitan merealisasikan program ini.

"Sekarang terbukti, apa yang disampaikan Presiden di KTT perubahan iklim hanya pencitraan. Karena faktanya kita butuh waktu dan butuh dana yang besar untuk melakukan transisi teknologi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT)," kata Mulyanto.

Terkait program energi hijau ini Mulyanto minta Pemerintah realistis. Jangan terlalu memaksakan diri dan menjadikan sebagai bahan pencitraan. Sebab proses alih teknologi energi fosil ke energi hijau membutuhkan dana yang sangat besar.

"Jika Pemerintah tidak berhati-hati dapat menimbulkan krisis energi seperti yang pernah dialami negara-negara maju bebetapa waktu lalu," pesan Mulyanto.

Mulyanto menyatakan, PKS mendesak Pemerintah agar hati-hati dalam implementasi RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) 2021-2030 yang konon sangat green.

Jangan sampai Indonesia termakan oleh optimisme overdosis atau sekedar tebar pesona terhadap transisi energi ini. Sebab yang akan menjadi korban adalah tarif listrik yang menonjak atau beban subsidi yang meroket.

Selanjutnya 1 2 3
Penulis: Redaksi

Baca Juga